``Kami Berterima Kasih Karena Diawasi``

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra Sumatera Barat melontarkan wacana inisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno. Hal tersebut dipicu oleh seringnya Irwan ke luar negeri, tanpa membawa hasil untuk warga Sumbar.

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyebut, dalam satu bulan, Irwan bisa dua kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Padahal, menurut Andre, APBD Sumatera Barat tergolong kecil. Namun, dipakai untuk membiayai perjalanan kunjungan kerja Irwan ke luar negeri.

Andre menilai, berbagai kunker yang dilakukan Irwan tidak berimbas kepada masyarakat Sumbar. Selama Irwan kunker, menurut Andre, manfaatnya tidak pernah dirasakan masyarakat Sumbar.

Tidak hanya mengusulkan interpelasi terhadap Irwan, Andre juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan ke luar negeri.

Bagaimana tanggapan Irwan mengenai hal ini. Berikut wawancaranya.

Apa tanggapan Anda mengenai interpelasi ini?

Tidak apa-apa, sebab interpelasi itu hak DPRD. Tentu, kami sebagai perangkat Pemprov harus menerima dan menyikapi, jika terjadi persoalan interpelasi. Ada yang ditanya, kami jawab. Ada yang mereka tidak ketahui, maka kami beri tahu.

Nanti, semuanya kami akan sampaikan ke DPRD. Sebetulnya, tidak ada masalah. Apalagi, interpelasi diatur konstitusi. Kami pun berterima kasih, karena kerja kami diawasi. Sehingga, ada masukan dan evaluasi bagi kami.

Interpelasi itu muncul, karena Anda disebut kerap ke luar negeri. Tanggapan Anda?

Baca juga : Kami Akur, Kami Rukun

Kerap itu relatif. Tapi kami pastikan, 100 persen kepergian saya adalah untuk kepentingan warga Sumbar. APBD Sumbar tidak akan cukup untuk menyejahterakan warga Sumbar. Karena, kita tidak punya resource dari alam dan potensi dalam, termasuk dari data statistik BPS.

Selain itu, APBD kami itu terbatas sekali. Secara angka, jika diutak-atik pun, tidak mungkin janji kampanye kepala daerah terpenuhi dari Pemprov. Apalagi, kota dan kabupaten, termasuk tambahan APBN yang masuk, tidak cukup.

Jalan ke luarnya apa? Kami mencari investasi ke luar negeri sesuai arahan Pak Presiden dan BKPM, yang meminta seluruh kepala daerah untuk mencari investasi masuk ke daerah. Sehingga, bergerak untuk menyejahterakan warganya.

Kalau mengandalkan APBD terbatas, alhasil janji kampanye tidak terpenuhi dan berdampak pada rakyat.

Anda ke luar negeri untuk kunjungan kerja?

Beda. Kami bukan kunjungan kerja. Kalau parlemen, istilahnya kunjungan kerja. Perangkat Pemprov pergi untuk melakukan kerja sama dan menarik investasi, dalam berbagai kegiatan pariwisata, agar agen datang ke Sumbar.

Data kami lengkap, dan menjadi evaluasi laporan wajib kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Apa yang dikerjakan?

Kalau ingin jelas, buka saja medsos saya. Di situ saya sampaikan, semua kegiatan saya di luar negeri. Saya pergi pun tidak mudah. Maksudnya, persyaratan izinnya berlapis.

Baca juga : India Kasih Korting Bea Sawit

Mulai dari Kemendagri, Setneg, hingga Kemenlu. Semua izinnya harus terbit. Tanpa satu pun yang alpa. Kalau alpa, maka berdampak pada izin bepergian kami.

Biayanya?

Uang yang ke luar, selain keputusan dalam APBD, tidak mungkin. Karena, hal itu bertentangan dengan aturan. Apalagi, semuanya ada evalusi. Alhamdulilah, laporan data statistik peningkatan prestasi dan pariwisata di Sumbar berkembang luar biasa.

Intinya, bukan studi banding atau kunjungan. Tapi, untuk menarik investasi dan kerja sama.

Apa contoh kerja sama yang berhasil Anda lakukan untuk Sumbar? 

Beberapa waktu lalu, kami datang ke Brunei Darussalam. Tidak berselang lama, travel agent-nya datang ke Sumbar. Tim advance Korsel pun datang ke Sumbar.

Sekarang, tim kami datang ke Korsel untuk meminta perjanjian dengan Universitas Bung Hatta terkait sekolah energi. Ini hasil kerja sama yang kami gagas.

Kemudian, kami ke Melbourne, Australia yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi, banyak sekali kerja sama yang kami gagas.

Banyak juga kunjungan balasan dari negara yang kami kunjungi, untuk menindaklanjuti hasil kerja sama yang kami gagas. Antara lain, Maroko, Norwegia, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain. Ada yang on progress dan ada yang telah berjalan.

Baca juga : Kementan Pacu Sumatera Barat Tanam Padi di Lahan Kering dan Integrasi Sawit

Apakah merasa aneh ketika PKS dan Gerindra mengusung Anda, namun Gerindra malah ingin melakukan interpelasi?

Itu biar masyarakat yang menilai bagaimana fatsun politik. Pun Wakil Gubernur (Wagub) saya adalah Ketua DPD Gerindra Sumbar, yang baru digantikan Andre Rosiade beberapa waktu lalu.

Memang, saya dengan Pak Wagub maju Pilkada hanya dua partai, PKS dan Gerindra.

Pandangan Anda terkait motif interpelasi ini apa?

Posisi saya ini Gubernur. Ketika DPRD melakukan interpelasi, kami hadapi. Sebab, itu diatur konstitusi. Saya akan jawab yang sebenarnya. Untuk urusan politik, mungkin pengamat lebih cocok untuk mengomentarinya.

Sejauh ini, komunikasi dengan DPRD Gerindra bagaimana?

Saya akrab sekali. Wong eks Ketua DPD Gerindra Sumbar sudah jadi wagub saya. Silakan tanya ke perangkat daerah yang ada di Sumbar. Saya itu dengan Pak Wagub sangat akrab. Tidak ada sedikit pun konflik, meski sudah empat tahun bertugas.

Dengan DPRD Fraksi Gerindra pun demikian. Bahkan, dengan DPR Gerindra pun sama. Alhamdulilah, tidak ada masalah. Tidak ada satu pun persoalan di antara kami. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.