Dark/Light Mode

Mendengar Suara Senayan Agar Tak Ada Lagi Perusakan Kantor Polisi

Bobby Rizaldi: Perlu Kerja Sama TNI-Polri

Rabu, 2 September 2020 17:23 WIB
Bobby Rizaldi, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar. [Foto: Istimewa]
Bobby Rizaldi, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar. [Foto: Istimewa]

RM.id  Rakyat Merdeka - Dandim 0505/JT Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto menjelaskan, penyerangan di Markas Kepolisian Sektor (Polsek Ciracas), bermula dari kabar kecelakaan tunggal yang dialami Prada Ilham, anggota Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat.

Peristiwa itu lalu dipelintir oleh oknum dengan menyatakan, bahwa Ilham luka-luka akibat dikeroyok. “Namun, isu yang berkembang dari oknum tidak bertanggung-jawab, kejadian tersebut dikarenakan pengeroyokan,” ujar Rahyanto, seperti dikutip dari situs kodamjaya-tniad.mil.id pada Sabtu, (29/8).

Rahyanto mengatakan, informasi miring tersebut menyebabkan sekitar 100 orang terprovokasi dan melakukan perusakan di beberapa tempat, termasuk pembakaran di Polsek Ciracas. Meski begitu, Rahyanto tak menyebut secara jelas siapa 100 orang yang terprovokasi itu.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut, apabila ada satuan yang terlibat dalam perusakan Polsek Ciracas agar dibawa ke Pomdam Jaya. Ia pun menegaskan, agar anggotanya tidak mudah terprovokasi atas isu-isu miring.

“Harus bisa mengantisipasi apabila ada kejadian seperti ini. Usut tuntas kasus ini serta beri tindakan tegas,” tandas Dudung.

Seperti diketahui, sekitar 100 orang tidak dikenal menyerang Polsek Ciracas. Penyerang datang mengendarai sepeda motor, lalu merusak Mapolsek.

Mereka membakar satu unit mobil dinas Wakil Kepala Polsek Ciracas dan satu unit bus operasional yang terparkir di lingkungan Polsek Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Kerusakan juga tampak pada sejumlah kaca ruang pelayanan, papan nama Mapolsek, serta pagar Mapolsek yang roboh.

Lantas, bagaimana pandangan anggota Komisi I DPR agar peristiwa seperti ini tidak terulang? Berikut penjelasan Bobby Rizaldi, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar:

Apa tanggapan Anda mengenai insiden di Polres Ciracas, Jakarta Timur?

Baca juga : Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin: Perlu Kajian Mendalam dan Solusi Nasional

Sementara ini kita masih mendengar pernyataan KSAD, murni tindakan oknum, bukan institusi/lembaga, sehingga tidak perlu dipolemikkan. Kita tunggu hasil penyelidikan pihak TNI agar bisa mendapat kejelasan motifnya.

Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi, apalagi ada aset negara yang rusak.

Bagaimana Anda memandangnya?

Ini perlu menjadi perhatian.

Bagaimana dengan aset-aset yang rusak?

Kembali mengganti aset-aset yang rusak agar bisa segera beroperasi lagi.

Menurut analisa Anda, mengapa hal seperti ini terjadi berulang?

Hampir semua konflik fisik oknum TNI-oknum POLRI, melibatkan oknum di tingkat kepangkatan bintara dan tamtama, hampir tidak ada di level perwira ke atas. Ini perlu dicari solusi, baik di tingkat organisasi ataupun kerja-kerja bersama.

Apakah harus ada peningkatan kerjasama antar Polri dan TNI?

Baca juga : Andika Main Keras

Iya, agar tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis.

Apakah karena ada perbedaan dalam kesenjangan pendapatan?

Saya rasa bukan faktor utama.

Terus, apa faktor lainnya?

Kita lihat dari beberapa kasus sebelumnya. Lebih pada situasi emosional.

Emosional seperti apa?

Seperti saat razia kendaraan, ketersinggungan, dan miskomunikasi. Baru kali ini ditengarai karena ada hoaks.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar hal serupa tidak terjadi lagi?

Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi.

Baca juga : Senayan Ingatkan Kembali Menteri Kudu Kerja Keras

Regulasi ini untuk mengatur apa?

Mengenai kerjasama TNI POLRI dalam hal 14 lingkup operasi militer selain perang (OMSP), sehingga ada kepastian bentuk kerjasama teknisnya.

Apa yang perlu dilakukan pimpinan dua institusi ini, agar hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi?

Tetap memelihara hubungan yang harmonis dengan memperbanyak kerja sama lapangan, latihan bersama, dan ditunjukkan oleh para pimpinan agar sampai ke prajurit, sebagai solusi jangka pendek.

Selain itu?

Perlu segera diformulasikan, bentuk kerjasama teknis dengan payung hukum yang jelas, terhadap peran TNI dalam OMSP.

Lantas, bagaimana dengan sanksi bagi oknum yang terlibat?

Sudah maksimal ya, seperti disampaikan Pak KSAD. Itu kita apresiasi. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.