Dark/Light Mode

Soal Putusan MK Terkait UU Ciptaker

Apindo: Rasanya, Nggak Ada Dampak Serius

Kamis, 25 November 2021 20:17 WIB
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak akan berdampak serius terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia.

Alasannya, putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung materi atau substansi dari UU Cipta Kerja.

"Yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, hal itu berlaku hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Tidak ada materinya yang dibatalkan. Jadi, rasanya belum ada dampak serius, terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/11).

Putusan MK terkait UU Cipta Kerja hanya mencakup masalah hukum formil, lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berita Terkait : Bangganya Sandiaga, Ubud Dinobatkan Jadi Kota Wisata Terbaik Keempat Di Dunia

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU Nomor 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," jelas Hariyadi.

Berdasarkan putusan tersebut, Hariyadi menilai, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.

"Ini yang harus direvisi dan diberikan waktu dua tahun, untuk membereskan yang tadi dianggap kurang formil. Itu yang harus diperbaiki. Tapi, tidak mengubah atau membatalkan substansi atau materi UU tersebut," papar Hariyadi.

Ada klausul, bahwa amar putusan terkait turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan, ditunda sambil menunggu revisi. Namun, aturan yang sudah terbit seperti upah minimum, akan tetap berjalan. 

Berita Terkait : Kiai Said: Nggak Ada Batasan, Nggak Ada Masalah, Gus Dur Juga 3 Kali

"Itu kan sudah tercantum di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 36 Tahun 2021 ya. Karena sudah keluar, ya itu tetap berjalan. Kecuali, yang belum keluar," kata Hariyadi.

Sebelumnya, dalam jumpa pers virtual, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud, melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," papar Airlangga.

Putusan MK menyatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlalu secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan MK, paling lama 2 tahun.

Berita Terkait : Adonara Propertindo Tawarkan Tanah Yang Belum Jadi Miliknya Ke Sarana Jaya

"Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis, sampai dengan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," tandas Airlangga. [HES]