Kendalikan Bank Muamalat, BPKH Bisa Perkuat Portofolio Dana Haji

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengendalikan Bank Muamalat bakal berdampak besar bagi jamaah haji dan pengembangan keuangan syariah. Dengan kata lain, BPKH bisa memperkuat portofolio dana haji.

BPKH baru saja menambah modal di PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebanyak Rp 1 triliun. Angka tersebut membuat BPKH menguasai 82,7 persen saham BMI. Rencananya, BPKH juga akan menambah modal penyerta dalam bentuk instrumen subordinasi Rp 2 triliun.

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah  Universitas Indonesia (PEBS UI) Rahmatina Awaliah Kasri mengatakan, jika BPKH mengambil alih saham mayoritas Bank Muamalat, ini menjadi salah satu bentuk strategi jitu untuk mengembangkan dana jamaah haji yang pernah menjadi modal disetor dan hingga kini masih menjadi sumber dana pihak ketiga bank tersebut.

"Bahkan saat krisis ekonomi 1998, Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang reliance. Ketika banyak bank menjadi pasien BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional), kinerja Bank Muamalat malah bagus. Posisi non performing financing (NPF) hanya 1,5 persen," ulas Rahmatina, Rabu (12/1).

Baca juga : Inilah Harapan Dan Optimisme

Sejumlah manfaat pun diperoleh BPKH dalam membeli saham mayoritas BMI. Pertama, aksi korporasi tersebut memperkuat brand perbankan syariah nasional di tengah gempuran bank digital dan konvesional.

Kedua, BPKH dapat memanfaatkan jaringan perbankan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ketiga, layanan digital yang dapat diandalkan.

Selain itu, Baitul Maal dan kegiatan sosialnya juga berjalan sustain untuk memberikan manfaat bagi umat. Rahmatina menilai, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BMI dalam beberapa tahun terakhir adalah mismanajemen.

Sebelum BPKH masuk, banyaknya investor asing sebagai pemegang saham BMI diduga tidak mendukung corporate culture.

Baca juga : Kenaikan Harga Pupuk Bebani Petani Sawit

"Investor asing lebih menghendaki profit oriented. Kehati-hatian yang sudah dibangun, dikompromikan dengan harapan meraih keuntungan yang lebih besar," katanya.

Terlebih, langkah korporasi BPKH sudah mendapat persetujuan internal dari para dewan pengawas, pemegang saham, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum membeli BMI, BPKH bekerjasama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) untuk mengelola aset-aset BMI yang berkualitas rendah.

"Dengan penjualan aset berkualitas rendah tersebut, posisi NPF BMI tinggal 0,5 persen. Sebelumnya 4-5 persen," urai Rahmatina. 

Sebagai pemegang mandat jamaah haji, BPKH dapat memperkuat portofolionya sehingga mampu memberikan keuntungan (return) dan nilai manfaat yang optimal kepada jamaah haji. Di masa pandemi, kinerja sektor perbankan masih tetap baik.

Baca juga : Mentan Dorong Penguatan Peran Dharma Wanita Persatuan Pertanian

Alhasil, investasi ke sektor perbankan secara bisnis tetap berstatus hijau. Ia pun meyakini, hadirnya BPKH dalam postur kepemilikan BMI bisa mendorong terjadinya pemulihan ekonomi dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

"Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, BPKH bisa mengarahkan Bank Muamalat agar sesuai dengan visi-misi awalnya. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji," cetusnya.

Kata Rahmatina, salah satu fokus BMI pada UMKM merupakan cara membangun sistem ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia. BMI pun dapat meningkatkan reputasinya melalui Initial Public Offering (IPO) di lantai bursa, dengan catatan harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Keberadaan Islamic Development Bank (IDB) sebagai salah satu pemegang saham BMI juga menguntungkan BPKH untuk rencana investasi di negara-negara regional Timur Tengah. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.