Tolong Dong, Pertamina Dikasih Kepastian

 Sebelumnya 
Sebelumnya, dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Kamis (19/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga keekonomian Pertalite, Solar, Minyak Tanah, Gas LPG sudah jauh di atas harga asumsi Indonesia Crude Price (ICP), yang ditetapkan 63 dolar AS per barel.

Saat ini, harga keekonomian meningkat tajam. Sejalan dengan ICP yang bertengger di atas 100 dolar AS per barel.

Dengan demikian, harga keekonomian minyak tanah berubah menjadi Rp 10.198 per liter, solar menjadi Rp 12.119 per liter, gas LPG Rp 19.579 per kg, dan pertalite menjadi Rp 12.665 per liter.

"Perubahan ini membuat arus kas Pertamina sejak awal tahun ini menjadi negatif. Karena harus menanggung selisih antara harga jual eceran dan harga keekonomian dengan harga ICP di atas 100 per barel dolar AS. Kalau harus impor bahan bakar, Pertamina harus membayarnya dalam bentuk dolar. Inilah yang membikin kondisi keuangan Pertamina menurun,” beber Sri Mul.

Arus kas operasional pertamina pada Maret 2022 tercatat negatif 2,44 miliar dolar AS. Jika tidak ada tambahan dari pemerintah, pada Desember 2022, arus kas operasional Pertamina akan mengalami defisit 12,96 miliar dolar AS.

Baca juga : Hensat Mau Di Ajak Faldo Tamasya Ke Istana

Tak cuma itu. Seluruh rasio keuangan Pertamina juga mengalami perburukan yang signifikan sejak awal tahun 2022.

Hal ini tentu saja dapat menurunkan credit rating Pertamina, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada credit rating pemerintah.

Meski gap antara harga jual eceran dan harga keekonomian semakin meningkat, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan BBM dan BBM saru harga, serta gas LPG yang harganya masih bisa dijangkau masyarakat.

Saat ini, pemerintah tengah mengajukan asumsi dasar ekonomi makro, yaitu perubahan ICP dari 63 dolar AS per barel menjadi kisaran 95 dolar AS per barel. Kemudian menjadi 105 dolar AS per barel.

Atas kenaikan proyeksi ICP dalam APBN 2022, pemerintah mengajukan tambahan subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun.

Baca juga : Tambah Penghasilan Keluarga Petani, Kementan Dorong UMKM Hortikultura

Sebanyak 71,8 triliun di antaranya, dialokasikan untuk BBM dan LPG. Sementara kompensasi BBM dan LPG yang harus dibayar pemerintah, diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun.

Dengan rincian, tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 216,1 triliun yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun, dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.

Serta kurang bayar kompensasi hingga tahun 2021 yang mencapai angka Rp 108,4 triliun. Angka kurang bayar ini terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp 83,8 triliun, dan kompensasi listrik Rp 24,6 triliun.

Sementara itu, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede sepakat, perlu ada solusi agar keuangan Pertamina tidak terganggu. Karena BUMN yang kini dipimpin Nicke Widyawati, memang ditugaskan menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG, ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, penetapan Pertalite sebagai BBM Penugasan memiliki konsekuensi sendiri. Harus ada kompensasi yang memang sudah dijanjikan pemerintah.

Baca juga : 2 Konsultan Pajak Gunung Madu Plantations Segera Disidang

“Kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan Pertamina di tahun ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran, untuk mengompensasi selisih harga yang dibebankan ke Pertamina," jelas Josua.

Terkait hal ini, Vice President Corporate Communications Pertamina Heppy Wulansari memastikan, lonjakan harga minyak mentah dunia di sepanjang tahun ini, akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan Pertamina.

"Data dan proyeksi keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan, tentu tidak berbeda dengan kondisi yang dihadapi Pertamina saat ini," ujar Heppy kepada RM.id, Jumat (20/5).

Heppy menambahkan, di tengah tekanan ini, Pertamina tetap harus mengemban tugas sebagai BUMN. Menyediakan energi untuk masyarakat, dengan harga BBM dan LPG di bawah nilai keekonomian.

"Pemerintah telah menetapkan skenario penambahan subsidi, atau kompensasi atas selisih harga jual dan biaya produksi BBM dan LPG. Untuk itu, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Agar berbagai upaya dalam mengatasi tekanan tersebut, dapat dilalui dengan baik," pungkas Heppy. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.