Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai 23 Mei 2022. Organisasi petani kelapa sawit Indonesia menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih ke Jokowi atas pencabutan larangan ini.
Apresiasi itu datang dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).
Baca juga : Keran Ekspor Migor Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Pak Jokowi
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada 23 Mei 2022," demikian siaran pers bersama organisasi petani sawit Indonesia, Jumat (20/5).
Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, turut menormalkan tata niaga sawit tandan buah segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.
Baca juga : Moratorium Ekspor CPO Bukti Pemerintah Berpihak Kepada Rakyat
Sebelumnya, akibat larangan ekspor, penjualan TBS sempat mengalami masalah, baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp 2 ribu per kilogram maupun pembatasan pembelian TBS yang dilakukan beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung sikap Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya, ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.
Baca juga : Kesulitan Jual TBS, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut
Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI Narno berharap, setelah pencabutan larangan ekspor CPO, tata kelola sawit diperhatikan Pemerintah dengan adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola BPDPKS.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
