Pengusaha Merengek-rengek

RM.id  Rakyat Merdeka - Larangan ekspor minyak goreng (migor) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang sudah berlangsung hampir 2 pekan ini, mulai dirasakan dampaknya. Para pengusaha mengaku merugi dan sulit melakukan produksi. Kepada pemerintah, pengusaha merengek-rengek agar kebijakan larangan ekspor itu, segera dicabut. 

Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor migor dan CPO mulai berlaku pada 28 April 2022. Larangan ini akan tetap diberlakukan pemerintah sampai harga migor curah di pasaran dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu. 

Namun, hampir 2 pekan kebijakan itu diterapkan, harga migor curah di pasaran masih belum juga turun. Di berbagai daerah, migor curah masih banyak yang dijual di atas HET yang ditetapkan. Lebih parahnya lagi, migor kemasan untuk berbagai merk terkenal yang dijual di minimarket masih dibanderol di angka Rp 25 ribu sampai Rp 27 ribu per liternya.

Di saat larangan ekspor tersebut belum berhasil mengendalikan harga migor di pasaran, sekarang malah muncul permintaan agar kebijakan itu dicabut. Usulan itu muncul dari para pengusaha kelapa sawit yang mengaku terkena dampak dari kebijakan ini. 

Baca juga : Dukung Larangan Ekspor, Dewan Sawit Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Migor Domestik

Keberatan teranyar disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat, Purwati Munawir. Kata dia, pelaku usaha sawit di Kalbar sebagian besar adalah produsen CPO. Jika larangan ekspor terus berlanjut, kapasitas tangki penyimpanan pabrik yang terbatas akan segera penuh. Kalau sudah begitu, aktivitas terpaksa berkurang. 

"Ini tentu akan berdampak pada tenaga kerja," kata Purwati, kemarin. 

Selain itu, larangan ekspor juga akan merugikan petani sawit. Pasalnya, perusahaan akan fokus menggarap lahan kebun sendiri. Padahal, kata dia, luas kebun sawit milik swadaya cukup luas. 

Untuk di Kalbar saja, luas kebun sawit mencapai mencapai 1,9 juta hektare dengan produksi mencapai 4,96 juta ton per tahun. Kepemilikan kebun sawit perusahaan mencapai 1,17 juta hektare atau 61,39 persen dan sisanya swadaya dengan luas 700 ribu hektare atau 37,09 persen. 

Baca juga : Anis Matta Ingatkan 5 Tantangan Besar Indonesia Di Tengah Krisis Yang Kompleks

Purwati memahami, kebijakan larangan ekspor ini untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng dalam negeri. Karena itu, ia mengaku secara intens berkomunikasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit sektor hilir agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia berharap, ekspor CPO bisa dibuka kembali untuk menyelesaikan persoalan di atas, dan tentu saja agar negara memperoleh devisa dari pajak ekspor.

Sebelumnya, Sekjen GAPKI, Eddy Martono mengeluhkan hal serupa. Kata dia, larangan ekspor mempengaruhi keseluruhan ekosistem industri sawit nasional. Target-target produksi dan penjualan produsen sawit di atas kertas bisa terpengaruh oleh larangan ekspor CPO dan produk turunannya. 

Dia berharap, pemerintah tidak terlalu lama untuk memberlakukan larangan ekspor ini. Sehingga tidak mengganggu kelangsungan usaha di sektor hulu sampai hilir industri sawit. Sebab, ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari industri sawit. 

"Di sektor hulu, ada 41 persen petani sawit yang akan terganggu aktivitas pekerjaannya apabila larangan ekspor tersebut berlangsung berlarut-larut," bebernya. 

Baca juga : Peneliti: Kenaikan Harga Pangan Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

Menurut dia, paling lama produsen sawit bisa bertahan menghadapi kebijakan ini selama dua bulan. Namun, daya tahan industri itu sangat tergantung dari kapasitas tangki penyimpanan di perkebunan. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.