Mudik Usai, Gapasdap Minta Penjualan Tiket Online Dievaluasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengkritik kebijakan manajemen pengelolaan pelabuhan serta online ticketing system.

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menilai, pelaksanaan tiket online oleh Badan Kepengusahaan Pelabuhan justru malah memicu kemacetan di pelabuhan penyeberangan antar pulau.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Khoiri mengatakan, selain kurang pemahaman, keberadaan dermaga eksekutif pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni yang hanya mengoperasikan kapal dengan kapasitas angkut lebih kecil, juga menjadi salah satu biang kemacetan di pelabuhan.

Baca juga : Mau Nikah Lagi, Tsania Marwa Lebih Realistis

"Sedangkan lintas Merak-Bakauheni banyak kapal yang berkapasitas angkut besar. Ini terbuang percuma sehingga tidak optimal," ujarnya, Selasa (24/5).

Di sisi lain, kata Khoiri, adanya pembatasan kapasitas angkut kapal yang mengacu pada Surat Keselamatan Kapal Penumpang (SKKP) tidak memberikan ruang pada dispensasi untuk tambahan kapasitas angkut kapal.

"Baru terjadi penumpukan, baru diberi dispensasi tambahan kapasitas angkut. Padahal jika lebih awal, dengan mengacu pada standar keselamatan yang ada kami nilai akan lebih lancar," ungkapnya.

Baca juga : Anies-Puan Bikin Geger

Selama masa mudik Lebaran, kata Khoiri, penumpukan penumpang dan kendaraan terjadi pada hari-hari puncak. Rata-rata waktu tempuh, bisa dua kali lipat lebih dari waktu normal.

Hal ini dipicu karena calon penumpang ketika dalam perjalanan belum mendapatkan tiket, meski pembeliannya dilakukan via online aplikasi Ferizy. Pembelian tiket online justru didapati via calo dan jauh dari harga normal.

Khoiri juga mengungkapkan, operator swasta merasa dirugikan oleh sistem tiket online yang dioperatori oleh ASDP. Ia menuturkan, penjualan tiket kapal penyeberangan antar pulau menggunakan sistem atau aplikasi tersebut tidak diselenggarakan secara terbuka.

Baca juga : Kesulitan Jual TBS, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Khoiri menceritakan, tidak ada keterbukaan informasi terkait dengan kuota yang diberikan kepada operator kapal oleh ASDP melalui aplikasi online tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.