Dewan Pers

Dark/Light Mode

Laba Meningkat Tajam

Erick: Bersih-bersih Di BUMN Jalan Terus

Selasa, 7 Juni 2022 07:30 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: ANTARA).
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah terus berjalan. Sebab, hal itu berdampak positif terhadap peningkatan kinerja.

Pernyataan Erick tersebut disampaikan merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status dugaan pidana korupsi PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP tahun 2016-2021, pada 31 Mei lalu.

“Saya laporkan juga terkait Waskita Beton dengan Kejagung. Kami pasti akan terus lakukan bersih-bersihnya. Karena penting sekali kita bersamasama menjaga kepercayaan publik. Penting sekali menjaga rakyat menjadi prioritas dengan situasi yang ada,” tandas Erick di Jakarta, Minggu (5/6).

Dengan begitu, sambung mantan bos Inter Milan ini, maka kepercayaan publik terhadap BUMN akan tetap terjaga. Selain itu, pihaknya turut menjamin kondisi BUMN yang tetap sehat.

“Hal ini terlihat dari capaian laba bersih BUMN secara konsolidasi yang meningkat signifikan, dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 90 triliun pada 2021,” sebutnya.

Diakui Erick, Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat situasi ekonomi dunia. Untuk itu sangat penting, Pemerintah mengambil kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat.

Berita Terkait : Erick Dan Zulhas Selaras, Bersih-bersih BUMN Harus Ditegakkan

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi Waskita Beton telah memasuki tahap penyidikan, terkait adanya penyimpangan penggunaan dana oleh perusahaan pada tahun 2016-2020. Beberapa di antaranya terkait pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) hingga pengadaan batu, pasir, dan masalah transaksi jual beli tanah di wilayah Serang.

Menyoal ini, Corporate Secretary Waskita Beton Fandy Dewanto mengatakan, manajemen berkomitmen kooperatif dengan pihak Kejagung demi mendukung penegakan hukum.

“Dan perbaikan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik,” kata Fandy dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka, Kamis (2/6).

Saat ini, sambung Fandy, Kejagung juga telah menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana oleh WSBP. Namun begitu, sejauh ini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Manajemen saat ini telah melakukan sejumlah perbaikan, agar kami sebagai anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk bisa menjadi lebih baik ke depannya,” ucap Fandy.

 

Ia membeberkan, salah satu program utamanya yakni perbaikan tata kelola perusahaan yang telah ditunjukkan dengan peningkatan skor implementasi Good Corporate Governance (GCG), perolehan sertifikasi ISO 37001 tentang anti penyuapan, implementasi Whistle Blowing System, implementasi IT (Informasi Teknologi), pada pelaporan keuangan dan proses bisnis lainnya, dan internalisasi budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) BUMN. Selain itu, manajemen fokus menyelesaikan restrukturisasi keuangan di jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berita Terkait : Pelajar Pake Kode COD Untuk Janjian Tawuran

“Dan mengembalikan kondisi keuangan Waskita Beton menjadi lebih sehat,” pungkas Fandy.

Prinsip GCG

Sebelumnya, Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho menyatakan, sehubungan dengan hal tersebut, Waskita sebagai induk usaha, senantiasa menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses penyidikan dari kasus tersebut. Waskita Karya dan seluruh anak usaha senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip GCG,” yakinnya kepada Rakyat Merdeka.

Terpisah, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengapresiasi Menteri BUMN Erick, yang terus berkolaborasi dengan Kejagung memberantas dugaan penyelewengan atau korupsi di tubuh BUMN.

“Upaya keduanya, merupakan sinergi baik antara eksekutif dan yudikatif. Komitmen bersih-bersih BUMN benar dilakukan. Diharapkan keterbukaan dan transparansi BUMN ini ke depannya terus terjadi,” kata Toto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Kembangkan Panas Bumi, BUMN Punya Peran Strategis

Menurut Toto, sebagai perusahaan Tbk, perseroan dituntut meningkatkan GCG. BUMN Tbk harus mengedepankan aspek kepatuhan (compliance) dan keterbukaan atau transparansi. Dengan model ini, maka peluang intervensi dari pihak manapun kepada BUMN Tbk bisa diminimalisir.

“Masalahnya makin sedikit saja BUMN yang masuk ke pasar modal, kecuali anak perusahaan BUMN,” ucap Toto.

Toto mengapresiasi, penegakan hukum (law enforcement) yang saat ini gencar dilaksanakan Kementerian BUMN.

“Ini bisa menjadi shock therapy bagi pengelola BUMN, bahwa risiko penyalahgunaan kekuasaan bisa berdampak buruk,” imbaunya. ■