Dark/Light Mode

The Indonesia Economic Intelligence:

Migor Jadi Bahan Pangan Strategis, Tugaskan BUMN Jadi Buffer Stock

Rabu, 22 Juni 2022 16:23 WIB
Agen minyak goreng curah di salah satu tempat pengisian di kawasan Cipete, Jakarta, Jumat (18/3). (Foto : Rizky Syahputra/RM)
Agen minyak goreng curah di salah satu tempat pengisian di kawasan Cipete, Jakarta, Jumat (18/3). (Foto : Rizky Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dinilai perlu menaikkan status Minyak Goreng (Migor) menjadi kebutuhan pokok atau bahan pangan strategis untuk memastikan pasokan dan harga di dalam negeri tetap stabil, meskipun ada lonjakan permintaan dari luar negeri, seperti yang terjadi saat ini.

Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip mengatakan, jika statusnya sama seperti beras, Pemerintah harus menyiapkan stok untuk mengendalikan harga di pasar. Caranya, dengan mencadangkan produk, serta mengintegrasikan data-data produsen minyak goreng sawit dari BUMN sawit juga dari perusahaan swasta melalui Domestic Market Obligation (DMO).

Baca juga : Indonesia Open, Akhiri Dahaga Kerinduan Badminton Lovers

"Seperti beras jika ada lonjakan harga, Pemerintah harus turun tangan, demikian juga dengan minyak goreng ketika sudah menjadi bahan pokok. Jika terjadi gejolak harga, maka Pemerintah dapat segera melakukan intervensi pasar melalui kebijakan," jelasnya, kepada wartawan, Rabu (22/6).

Untuk dapat melakukan intervensi pasar, maka harus ada buffer stock logistic. Indonesia, jelasnya, telah memiliki lembaga yang berpengalaman dalam mengendalikan harga pangan. Tidak hanya memiliki stok untuk intervensi pasar, lembaga penyangga juga dapat menjadi pusat data produksi dan konsumsi migor nasional.

Baca juga : Sistem Anti Korupsi Harus Sejalan Dengan Integritas dan Norma Yang Baik

Selain dapat menstabilkan harga, dengan adanya lembaga khusus yang mengelola stok migor, dia mengatakan kebijakan DMO juga akan lebih mudah diawasi. Dia mencontohkan di komoditas gas ada kewajiban DMO, dan produsen harus menjual ke Pertamina.

"Mungkin saatnya, migor ini diangkat statusnya menjadi bahan kebutuhan pokok. Artinya harus ada peran buffer logistiknya dari BUMN, seperti Bulog atau seperti holding pangan yang sekarang menjadi Holding Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)," tambah Sunarsip.

Baca juga : Berharap Dukungan JK Eratkan Jakarta-Tokyo

Dia mengatakan, bisa saja Bulog ditambahkan tugas sebagai pengendali harga minyak goreng, sehingga ketika terjadi kasus-kasus kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, Bulog turun tangan. Jika tidak ada lembaga yang menyangga, maka Pemeritah akan sulit melakukan intervensi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.