Petani Sawit Kirim Surat Ke Jokowi, Minta Aturan DMO Dan DPO Dicabut

 Sebelumnya 
Jika pemerintah tidak segera melakukan hal itu, Muhamadyah khawatir, petani akan kesulitan membayar angsuran pinjaman untuk membangun kebun plasma pada bank. Di samping itu, petani juga bisa sulit membeli pupuk.

Yang Besar Masih Tenang

Meski keran ekspor sudah mulai dibuka, harga TBS masih terpuruk di kisaran Rp 500-1.000 per kg.

Baca juga : Keran Ekspor CPO Dibuka, Potensi IPO Perusahaan Sawit Kian Besar

Muhamadyah menyebut, situasi ini dipicu oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Aturan tersebut mengenakan pajak yang sangat tinggi untuk pengiriman minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) ke luar. Sekitar 32,5 persen hingga 49.9 persen.

"Angka ini sangat jauh lebih tinggi, jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, yang hanya memungut pajak 6-8 persen untuk komoditas yang sama. Itulah kenapa, harga TBS kelapa sawit di sana, terhitung mahal. Mencapai Rp 4.000-Rp 5.000 per kg," terang Muhamadyah.

Baca juga : Wajib Pajak Nakal Dikirim Surat Cinta Agar Bertobat

Agar harga TBS bisa kembali normal, pemerintah diminta segera mempercepat ekspor CPO.

APPKSI meminta, pemerintah bergerak cepat mengawasi pabrik-pabrik kelapa sawit yang beralasan tangkinya penuh. Agar petani tidak menjadi korban.

"Kalau perusahaan yang besar-besar tentu masih tenang. Dia menyelamatkan PKS-nya sendiri. Menyelamatkan TBS-nya sendiri. Tidak terima lagi TBS pihak ketiga. Jadi, korban kebijakan DMO dan DPO ini adalah petani," tandas Muhamadyah. 

Baca juga : Pandemi Melandai, Jokowi Minta Aktivitas Seni Dan Budaya Kembali Bangkit

Dia memaparkan, setiap bulan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 4 juta ton, dan ekspor 3 juta ton. Stok akhirnya, ada di kisaran 2-3 juta ton.

"Itu kondisi alamiahnya. Tapi, dengan adanya kebijakan DMO dan DPO, apalagi dengan rasio 1:5 dan DMO 300 ribuan ton, yang bisa diekspor hanya 1,5 jutaan ton. Artinya, ada akumulasi penumpukan di tangki CPO. Kepenuhan. PKS mengurangi pembelian TBS, dan akhirnya petani merugi," terang Muhamadyah. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.