Sri Mul, Ayo Kejar!

RM.id  Rakyat Merdeka - Info adanya konglomerat dengan harta triliunan rupiah tak tersentuh pajak yang disampaikan pengusaha Chairul Tanjung (CT) jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo harus bisa mengungkap dan memburu konglomerat bandel tersebut.

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengatakan, informasi dari CT ini  harus segera direspons Sri Mulyani atau Dirjen Pajak, agar tidak menjadi polemik. "Masa iya masih ada orang kaya nggak tersentuh pajak. Ini kan aneh," kata Anis, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Politisi perempuan asal PKS ini mengingatkan, pemerintah harus memenuhi prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Keadilan vertikal yaitu ketika pembayar pajak dengan penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil.  

Baca juga : Ada Konglomerat Tidak Tersentuh Pajak, Kok Bisa..?

Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad. Kata dia, masukan yang disampaikan CT sebaiknya dijadikan bahan perbaikan. Kata dia, seperti yang disampaikan CT, Ditjen Pajak memang jangan hanya berburu di kebun binatang. Maksudnya, jangan hanya mengejar pajak kepada pengusaha yang patuh atau wajib pajak yang sudah ada. 

Kata dia, berburu di kebun binatang itu, mudah dan hasilnya pasti. Ditjen Pajak juga harus mencari sasaran baru dengan memperluas basis pajak. Dan, tak kalah penting, Ditjen Pajak juga perlu memburu pengusaha bandel yang menyembunyikan atau menyamarkan kekayaannya. 

"Saran dari Pak CT ini penting untuk perbaikan. Namun, alangkah baiknya kalau Pak CT juga mengungkap siapa pengusaha yang belum tersentuh pajak itu. Agar mudah memburunya dan tidak menjadi polemik," kata Kamrussamad, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Baca juga : Linde Indonesia Teken Persetujuan Pasokan Gas Ke Freeport

Politisi Gerindra ini mengatakan, memburu pengusaha yang bandel ini penting untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio. Kata dia, tujuh tahun terakhir ini, tax ratio cenderung menurun. Pada 2014 tax ratio pernah mencapai 13,7 persen. Setelah itu, tax ratio terus turun  hingga pada 2021  9,1 persen. Ini adalah tax ratio terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. 

"Jadi, lebih baik sebut dan ungkap pengusaha kelas kakap yang bandel pajak itu. Pasti akan bisa meningkatkan tax ratio kita," ujarnya. 

Bagaimana tanggapan Sri Mulyani? Juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo enggan berbicara banyak mengenai ini. Kata dia, soal informasi dari CT itu nanti biar Ditjen Pajak yang memberikan tanggapan. "Mereka sedang menyiapkan," kata Yustinus, saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.  

Baca juga : Dongkrak Kinerja, Pegadaian Kirim Karyawan Ke AS dan Eropa

Sementara itu, pengamat perpajakan yang juga eks Dirjen Pajak, Hadi Poernomo mengatakan, Ditjen Pajak sudah diberikan kewenangan luas dan luar biasa oleh Undang-undang untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Jadi, kata dia, laksanakan saja apa yang diamanatkan Undang-undang, terutama Pasal 35A UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan. 

"Lurus dan laksanakan peraturan perundang-undangan secara utuh dan konsisten," kata Hadi, saat dikontak, tadi malam. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.