Alokasi Dana Sawit Dipertanyakan

 Sebelumnya 
Dia pun meminta pemerintah dan BPDP-KS, untuk lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55 persen untuk petani.

"Kami petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Sementara industri biodiesel, hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri," imbuhnya.

Hingga tahun 2018, peremajaan sawit rakyat yang didukung oleh dana sawit baru mencapai 28.100 hektar, dengan jumlah petani sekitar 11.200 orang dari target 185.000 hektar.

Baca juga : Kerek Ekspor, LPEM UI Usul DMO Dan DPO Sawit Dihapus

Situasi saat ini, hingga Agustus 2022, pemerintah menyetop pungutan ekspor sawit dan turunannya. Demi mendongkrak harga TBS sawit.

Kalangan petani sawit berharap pungutan ekspor sawit dihapus saja. Ini penting  agar harga TBS di tingkat petani bisa bertahan di angka yang wajar.

Namun, jika pungutan itu tetap akan diberlakukan, petani sawit harus jelas memperoleh manfaat.

Baca juga : Giring Mana Suaranya

"Perlu ada kepastian bagi petani, sebelum pungutan dana sawit kembali diberlakukan," kata Vincentius.

Pertama, alokasi dana untuk petani harus lebih besar, ketimbang alokasi ke biodiesel. Dengan tambahan alokasi untuk revitalisasi koperasi, pendataan dan sertifikasi petani.

Kedua, bahan baku untuk industri biodiesel harus bersumber dari kebun petani yang sudah traceable. Bukan dari kebun industri.

Baca juga : Kepala BPIP Ajak Santri Dan Guru Jadi Teladan

Ketiga, harus ada insentif bagi petani pekebun swadaya.

Keempat, pelibatan petani dalam pengambilan keputusan dan reorganisasi kelembagaan BPDP-KS yang transparan, bertanggung jawab dan perbaikan kepemimpinan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.