Dewan Pers

Dark/Light Mode

Investasi Terminal Kijing Rp 2,9 Triliun

Jokowi Genjot Daya Saing Kalbar

Rabu, 10 Agustus 2022 06:35 WIB
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, di Kabupaten Mempawah, Selasa (09/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Fitri).
Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, di Kabupaten Mempawah, Selasa (09/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Fitri).

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meresmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin. Pelabuhan ini digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan.

Turut mendampingi Jokowi, Menteri Badan Usaha Milik Nega­ra Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dan Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Jokowi mewanti-wanti agar infrastruktur ini dimanfaatkan betul.

“Tadi tanya Dirut Pelindo, habis berapa Pak ini? Gede banget, seperti ini Rp 2,9 triliun. Jadi, jangan sampai investasi besar tidak bisa memperkuat daya saing, dan tidak bisa memperbaiki konek­tivitas antarpelabuhan, pulau dan negara,” kata Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini mengatakan, pembangunan Termi­nal Kijing sudah dimulai sejak 2016. Pelabuhan itu dibangun untuk memperkuat daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan para pelaku usa­ha di Kalbar. Produk itu memiliki kekuatan besar seperti Crude Palm Oil (CPO), alumina atau bauksit dan produk lainnya.

Berita Terkait : Diresmikan Jokowi, Terminal Kijing Kerek Daya Saing Produk Unggulan Kalbar

Pelabuhan itu memiliki kapa­sitas 500 ribu twenty foot equivalent unit (teus) dan 8 juta teus untuk non-peti kemas. Uniknya, hingga saat ini pelabuhan terse­but belum memiliki nama.

“Nama pelabuhan ini diubah atau berbeda silakan diajukan pada Pemerintah Pusat. Saya kira seluruh aspirasi akan kami tampung,” kata mantan Guber­nur DKI Jakarta ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Na­sional (PSN). Pembangunannya dilakukan oleh PT Pelindo yang telah mendapatkan konsesi dari Pemerintah.

BKS-sapaan akrab Budi Karya Sumadi, menjelaskan, Termi­nal Kijing dibangun lantaran Pelabuhan Pontianak makin terbatas dengan pendangkalan dan berada di tengah kota.

“Terminal Kijing diharapkan menggantikan Pelabuhan Pon­tianak, dan memberikan ruang bagi industri yang tumbuh di Kalbar,” ujarnya.

 

Berita Terkait : Lobi Airlangga Dan Agus Ke Jepang Berbuah Manis

Dengan adanya Terminal Ki­jing, kata BKS, dapat mem­berikan kesempatan pada tol laut untuk menyinggahi produk dalam negeri dari Kalbar.

“Hasilnya, konektivitas antar­pulau akan menjadi lebih baik,” katanya.

BKS menjelaskan, proyek Ter­minal Kijing melibatkan banyak pihak, khususnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Kemen­terian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Dia mengapresiasi lembaga terkait, serta berterima kasih kepada masyarakat atas dukungannya terhadap pembangunan Terminal Kijing.

Seperti diketahui, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan, yang akan diintegrasikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mem­pawah.

Berita Terkait : Cek Pasar Peterongan, Jokowi Dengar Keluhan Pedagang Soal Harga Cabai

Progres pekerjaan fisik Termi­nal Kijing saat ini telah selesai 100 persen dan siap dioperasikan.

Adapun, fasilitas yang telah dibangun pada Tahap IA (initial) meliputi terminal peti kemas dan terminal multipurpose dengan panjang dermaga 1.000 meter, trestle dengan panjang 3.450 meter, dengan estimasi kapasitas terminal petikemas sebesar 500 ribu TEUs. Dan estimasi kapasi­tas terminal multipurpose sebe­sar 500 ribu ton yang didukung lahan seluas 200 hektar.

Sejumlah persiapan yang telah dilaksanakan untuk mendukung operasional terminal. Antara lain penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR), dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), penetapan perairan wajib pandu, pemberian izin uji coba operasi, penetapan alur pelayaran, pelimpahan pe­manduan dan penerbitan izin operasional. [KPJ]