Angin Segar Untuk Pelaku Usaha Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Pemerintah memperpanjang tarif Pungutan Ekspor (PE) minyak mentah kelapa sawit sebesar nol dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton (MT) alias gratis, jadi angin segar bagi pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.

Tak hanya untuk pelaku usaha besar, kebijakan ini juga diharap­kan bisa dirasakan manfaatnya oleh petani mandiri.

Tarif PE minyak mentah ke­lapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar nol dolar AS per metrik ton (MT) ini diper­panjang per 1 November 2022 hingga Desember 2022.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerapkan pungutan ekspor CPO menjadi nol dolar AS/MT pada 15 Juli 2022.

Baca juga : HR Path Siapkan NUBO Untuk Bantu Pelaku Usaha Bangkit

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perke­bunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Senin (31/10), yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta dan digelar secara hybrid.

Menurut Airlangga, Pemerin­tah memberi perhatian serius dan tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional.

Terkait dengan itu, kata dia, berbagai kebijakan juga telah ditetapkan untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Termasuk, pungutan ekspor yang digratiskan sebagai respons Pemerintah atas kondisi harga CPO terkini.

Dalam rapat tersebut dipu­tuskan bahwa PE nol dolar AS/ MT dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB.

Baca juga : Datascrip Hadirkan Solusi Pintar Untuk Pelayanan Optimal Rumah Sakit

Kebijakan tersebut juga diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel lebih rendah dari HIP solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

Tarif PE sebesar nol dolar AS/ MT akan diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar atau sama dengan 800 dolar AS/MT.

“Insentif ini kita pertahankan. Karena sekarang harganya masih sekitar 713 dolar AS/MT, jadi tarif PE nol dolar AS/MT berlaku sampai Desember. Tetapi, begitu harga naik ke 800 dolar AS/MT, tarif PE nol dolar AS/MT tersebut tidak berlaku,” ujar Airlangga.

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharap­kan, memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribu­si nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Baca juga : Soal Penggunaan Gas Air Mata Di Kanjuruhan, Begini Penjelasan PSSI

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pungutan ekspor nantinya dikelola dan disalur­kan kembali untuk fokus pada pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

Selain itu, ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya, terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun. Dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.