Paloh Dipersilakan Keluar Dari Koalisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah parpol di koalisi pendukung pemerintah mulai gerah dengan sepak terjang NasDem. Partai besutan Surya Paloh yang memilih abstain di pembahasan revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) itu, dianggap sudah tak sejalan dengan koalisi. Paloh pun dipersilakan keluar dari koalisi. 

Dari 7 fraksi pendukung pemerintah di parlemen, hanya NasDem yang mengambil sikap berbeda soal masuknya revisi UU IKN dalam Prolegnas 2023. Jika PDIP-Golkar-Gerindra-PKB-PAN-PPP setuju, NasDem memilih sikap abstain saat dilakukan pengambilan suara fraksi. Sementara 2 partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat menyatakan menolak.

Sikap NasDem yang bergaya oposisi ini dikritik rekan partai di koalisi pemerintah. PAN bahkan tak ragu-ragu menyebut sikap NasDem sangat tidak wajar. Mengingat hingga saat ini, NasDem masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.

"Karena partai non Pemerintah memainkan peran dan fungsi untuk berbeda dan mengkritisi kebijakan Pemerintah. Namun menjadi tidak wajar jika NasDem masih menjadi partai koalisi Pemerintah," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemarin. 

Kendati demikian, PAN menghormati sikap NasDem. Dia menyerahkan sikap NasDem yang mbalelo itu kepada publik untuk menilainya. "Publik akan menilai mengapa NasDem bersikap berbeda dengan Pemerintah, padahal masih menjadi partai koalisi Pemerintah," ujarnya. 

Baca juga : Di DPR, Paloh Mulai Jadi Oposisi

Sedangkan tanggapan PKB santai tapi nyakitin. Mau abstain atau menolak, bagi partai besutan Muhaimin Iskandar itu, tidak akan memengaruhi keputusan bulat DPR untuk merevisi UU IKN. "Kami hormati keputusan NasDem, toh nggak ngaruh apa-apa," sebut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kemarin.

Mengingat tanpa sikap setuju NasDem, koalisi Istana sudah memegang mayoritas di DPR. Bahkan, PKB mempersilakan NasDem keluar dari koalisi pendukung Jokowi. "Tanpa NasDem pun sudah dapat dukungan mayoritas di DPR. Kalau NasDem mau keluar dari koalisi juga tidak ada masalah," tambah Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid. 

PKB pun tak kecewa jika NasDem berubah sikap soal dukungan ke Jokowi. Sebab menjadi koalisi Jokowi merupakan sukarela. "Hemat saya, biarlah NasDem berbeda sikap atau mengambil jarak, yang penting dalam batas yang konstruktif dan produktif," imbuh Wakil Ketua MPR itu. 

Sementara itu, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menduga NasDem sudah tidak betah berada di koalisi pendukung Jokowi. Untuk itu, dia mensinyalir Jokowi akan ditinggal salah satu partai yang membawanya menjadi presiden dua periode. 

"Ke depan, kita akan menyaksikan dinamika yang lebih jelas dan terbuka. Orientasi dan aspirasi parpol akan lebih mengerucut," ujarnya.

Baca juga : Sah, Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia

Maksudnya akan ada pihak dari koalisi Jokowi loncat ke kubu oposisi? "Jangan mematikan kemungkinan. Semua masih serba mungkin. Salah satu seni politik adalah manajemen harapan dan isyarat," jelas anggota Komisi XI DPR tersebut. 

Apa tanggapan NasDem? Ketua DPP NasDem, Taufik Basari menolak fraksinya dianggap tidak sejalan dengan koalisi. Sikap abstain kemarin, kata dia, karena fraksinya sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat, yakni menempatkan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. 

"Tanggung jawab ini juga dalam hal kewajiban mempelajari dulu setiap usulan yang disampaikan sebelum menyatakan sikap," tandas politisi yang lebih dikenal dengan panggilan Tobas itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Lebih lanjut, menurut Tobas, pembahasan revisi UU IKN berlangsung tiba-tiba dan dadakan. NasDem tahunya hanya agenda permintaan pendapat atas usulan Komisi V tentang revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

"Namun, kemudian dalam rapat terdapat usulan Pemerintah terkait revisi UU IKN. Jadi, ini persoalan teknis saja. Kami membutuhkan waktu untuk mempelajari usulan tersebut. Termasuk mendengar bagaimana pendapat publik," terangnya.

Baca juga : Setelah Ekstradisi, Singapura Komitmen Tingkatkan Kerja Sama Dengan Indonesia

Terkait serangan dari rekan sesama partai koalisi, Tobas menegaskan tidak semua persoalan, termasuk langkah dan keputusan di DPR harus selalu dikaitkan dengan dinamika pencapresan 2024. 

"Dunia tidak sesempit itu. Tugas wakil rakyat adalah menjaga kepentingan rakyat. Di dalamnya ada moralitas politik. NasDem tetap mendukung pemerintahan ini hingga berakhir tahun 2024," tegas aktivis 98 itu. 

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menilai NasDem sengaja bermain dua kaki. Tetap berada di dalam koalisi, tapi mengambil sikap yang berbeda. Apalagi dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, tokoh yang selama ini disematkan sebagai 

Tak heran, kata Kacung, bila sekarang banyak parpol koalisi yang gerah dengan sikap NasDem. "Sikap semacam itu yang membuat partai-partai anggota koalisi minta agar NasDem sekalian saja keluar," tukas Kacung kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.