Ini Langkah Strategis BTN Wujudkan Zero Backlog Perumahan Di 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis. Usulan tersebut diracik, agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi. Namun mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyebut, usulam tersebut juga dalam rangka mendukung target Pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia pada 2045, atau zero backlog perumahan.

"Peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045," ujarnya usai Penandatanganan Memorandum of Understanding Ekosistem Pembiayaan Perumahan dan Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/1).

Baca juga : Tidak Tampak Hamil, Paris Hilton Umumkan Kelahiran Anak Pertama

Menurut Haru, untuk mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan pertama, tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jumlah tersebut, lanjut Haru, juga memerlukan sumber pendanaan yang stabil.

“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan. Yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru.

Sementara itu, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen.

Baca juga : Sekretariat Pembiayaan Perumahan Diklaim Bakal Tekan Backlog Perumahan

Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi.

"Untuk skema baru KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP. Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7 persen," terang Hirwandi.

Usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.