Oknum Mainkan Dana Pensiun Mesti Diusut

 Sebelumnya 
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Sire­gar memproyeksi, perusahaan pembiayaan, aset asuransi, dan Dapen tumbuh pada 2023. IKNB bisa tumbuh di kisaran 14 persen hingga 15 persen tahun ini.

Kemudian aset asuransi jiwa dan aset asuransi umum diper­kirakan tumbuh 5 persen hingga 7 persen di tengah program reformasi yang digerakkan oleh OJK. Pada tahun lalu, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 13,9 persen mencapai Rp 19 triliun pada 2022.

Namun premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kon­traksi 7,8 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutlaknya penyelesaian masalah-masalah sejumlah asuransi jiwa dalam waktu dekat.

Perketat GCG

Baca juga : Menantu Mbah Moen Doakan Ganjar Jadi Pemimpin Masa Depan

Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN menunggu hasil audit KPK yang saat ini tengah menyelidiki tata kelola Dapen BUMN yang ber­masalah.

Diungkapkan Arya, ke depan, Kementerian BUMN bakal memperketat sisi tata kelola pe­rusahaan atau Good Corporate Governance (GCG).

“Sekarang ini (pengelola) Dapen banyak diisi sama pen­siunan yang bukan ahli dalam investasi,” katanya.

Karena itu, pasca hasil pe­nyidikan KPK keluar nanti, pihaknya ingin direktur keuan­gan dan human capital di perusa­haan BUMN turut terlibat dalam pengelolaan Dapen para kary­awan perusahaan pelat merah.

Baca juga : Srikandi Ganjar Jateng Ajak Santriwati Meminati Dunia Jurnalistik

“Ini cara Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) supaya ada jaminan bagi Dapen bisa bayar pensiun karyawannya. Kasihan kalau nanti karyawan tidak terima manfaat gara-gara ada masalah di manajemen,” ujar Arya.

Juru Bicara penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu mak­sud dari Menteri Erick terkait sengkarut pengelolaan Dapen di BUMN.

“Nanti kami cek tentang itu karena ada dua dimensi. Apakah itu pencegahan atau konteksnya penindakan,” ungkap Ali di Ge­dung KPK, Senin (6/2).

Sebelumnya berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 65 persen Dapen BUMN bermasalah, lantaran dikelola oleh para pensiunan.

Baca juga : Amerika Serikat Beri Hibah Untuk Penyimpanan Data Kemenkes RI

“Ada sekitar 35 persen Dapen di perusahaan BUMN sehat, 65 persen lainnya ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Saya bersama Ketua KPK akan ber­temu dengan seluruh BUMN untuk bicara. Hati-hati, karena kita akan investigasi au­dit,” warning Erick di Kemente­rian BUMN, Senin (2/1). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.