Erick Thohir: Jika Ada Mark Up Di Proyek Kereta Cepat, Saya Sikat

RM.id  Rakyat Merdeka - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tengah jadi sorotan karena kelebihan biaya. Menteri BUMN Erick Thohir pun tak tinggal diam. Jika proyek ini ketahuan di-mark up, ia sendiri yang akan nyikat oknum tersebut.

Erick memaklumi kelebihan biaya yang terjadi dalam proyek KCJB. Sebab, memang ada kenaikan biaya pembangunan. Ditambah pandemi Covid-19, yang menggerus kemampuan keuangan konsorsium: PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), PT Jasa Marga, dan PT KAI.

Meski begitu, ia tetap melakukan pengawasan ketat. Pihaknya tengah menghitung ulang penyebab kenaikan biaya pembangunan. Jika hasilnya ditemukan biaya per kilometer naik, ia menganggap wajar. Mengingat harga besi dan komponen lainnya naik. Namun, jika ada yang mencari keuntungan pribadi pada proyek ini, dia akan menindak tegas.

"Jika kelebihan biaya itu karena mark up, jangan main-main, akan saya sikat. Karena kita fokus untuk menuntaskan agar cepat selesai," tegas Erick, saat meninjau situasi mudik 2023 di Stasiun Senen, Jakarta, kemarin.

Mengenai kemanfaatan proyek ini, Erick berpandangan, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, kereta cepat akan lebih feasible dan lebih efisien jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Terlebih jika terjadi kemacetan lalu lintas.

Baca juga : Erick: Siapa Pun Yang Mark Up Proyek Kereta Cepat, Saya Sikat!!

Karena itulah, proyek KCJB dijadikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah telah memproyeksikan, KCJB bukan hanya berdampak positif pada sektor transportasi, tetapi juga perekonomian. Sehingga proyek ini harus tuntas.

Erick menambahkan, KCJB menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki layanan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Alternatif moda transportasi massal bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat, nyaman, dan aman.

"Proyek ini memberikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan. Baik saat pembangunan proyek dan setelah pengoperasian, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi dan penggunaan BBM," tutur Erick.

Terkait kelanjutan proyek ini, pekan lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terbang ke China untuk melakukan negosiasi mengenai pinjaman pembiayaan dan bunganya. Agenda Luhut ke negeri panda untuk menegosiasikan bunga pinjaman ke China Development Bank (CDB) yang membiayai proyek KCJB.

Luhut mengungkapkan bahwa Pemerintah China meminta utang untuk membiayai proyek KCJB yang membengkak dijamin APBN. Namun, saat itu ia menjelaskan kepada China bahwa proses sangat panjang jika menggunakan APBN. Sehingga, skema utang diarahkan kepada PT PII sebagai penjamin.

Baca juga : KPK: Bisa Saja Dimark-Up

Untuk bunga, awalnya yang ditawarkan sebesar 4 persen. Setelah dinegosiasi, China menurunkan bunga tersebut menjadi 3,4 persen. Namun, Pemerintah Indonesia ingin bunganya di angka 2 persen.

Meski begitu, Luhut menganggap bunga yang ditawarkan China sudah murah dibandingkan bunga pinjaman di tempat lain. "Kalau mau pinjam keluar juga bunganya bisa 6 persen. Jadi ya kalau bisa 3,4 persen. Misalnya sampai situ, ya kita sudah doing, okay juga, walaupun tidak oke-oke amat. Daripada kita keluar," ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, total pinjaman mencapai 560 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,2 triliun dengan tenor 30 tahun. Nantinya, uang ini akan diberikan kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di PT KCIC.

Sementara, jika ditotal, pembengkakan biaya proyek KCJB mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17,7 triliun. Jumlah itu, sebagian dipenuhi dengan pinjaman ke CDB. Sisanya dipenuhi dari penyetoran modal tambahan ke PT KCIC yang salah satunya dipenuhi dengan suntikan penyertaan modal negara (PMN).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta Pemerintah menjelaskan progres kereta cepat. Mengingat, sejak awal, proyek KCJB menyita perhatian masyarakat. Seperti dari sisi perencanaan, penunjukan kontraktor, rencana anggaran, dan pembengkakan biaya, bahkan sumber dan tingkat suku bunga hingga molornya penyelesaian proyek.

Baca juga : Erick Pastikan, Pemudik di Pelabuhan Merak Dapat Layanan Terbaik

Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, penjelasan dari Pemerintah penting dan mendesak. Demi transparansi dan akuntabitas, proyek KCJB juga perlu diaudit. Syarief mengingatkan, di tengah keterbatasan keuangan negara, Pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin.

Soal jaminan pinjaman, Syarief mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menuruti kemauan China. "APBN tidak boleh menjadi jaminan tambalan pembiayaan bagi proyek yang kontroversial ini. Masih banyak prioritas pembangunan lain," pesan Syarief.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.