Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
Bisa Direalisasikan Pake Sistem Credit Scoring
KUR Tanpa Agunan Bantu UMKM Pemula
Selasa, 5 September 2023 07:20 WIB
Sebelumnya
“Tentunya bagi UMKM, jika penjaminan ini dihapus karena adanya credit scoring, ya sangat membantu sekali,” ujarnya.
Namun diakuinya, dari sisi perbankan, jika KUR dikucurkan tanpa jaminan, maka akan menambah risiko kreditnya. Meski begitu, di era digital saat ini, bank seperti sudah mampu melakukan analisa yang tepat dengan menerapkan credit scoring tanpa melakukan penjaminan.
Pasalnya, peran penjaminan itu dalam rangka membantu penyaluran kredit kepada UMKM dan memberi kepastian kepada bank. Namun, yang menjadi sorotan Presiden Jokowi adalah penyaluran kreditnya melalui KUR banyak yang tidak tepat.
Baca juga : Jokowi: Hilirisasi Bukan Untuk Sektor Pertambangan Saja, UMKM Juga
“UMKM tidak terbantu dengan adanya KUR,” sebut Piter.
Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini berharap, keinginan Presiden Jokowi benar-benar diterapkan. Karena, akan memberikan dampak positif bagi UMKM.
Hermawati berharap, perhatian Presiden Jokowi segera ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap implementasi aturan untuk meningkatkan modal kerja bagi UMKM. Termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Baca juga : Bersama-sama Terima Gratifikasi, Peran Istri Rafael Alun Bakal Dibongkar KPK
Dengan semakin banyaknya penyaluran KUR yang bisa diakses UMKM, akan memudahkan UMKM meraih modal kerja, produktif dalam mengembangkan usahanya.
“Dan berimplikasi kepada perekonomian nasional,” ucap Hermawati kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menegaskan, selama ini kebijakan pengembangan UMKM terkendala dari sisi penerapan dan pengawasan. Karenanya, dia menyarankan agar kementerian dan lembaga juga perlu berkoordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM, agar berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya