Jokowi Izinkan Swasta Kelola Bandara dan Pelabuhan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana membuka pintu bagi swasta untuk mengelola aset negara seperti lapangan terbang atau pelabuhan. Saat ini, aturan kebijakan ini sedang disiapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan, aturan pengelolaan aset negara oleh swasta berupa peraturan presiden (perpres) mengenai limited concession scheme (LCS) akan segera ditandatangani Presiden Jokowi. 

Perpres ini nantinya akan membantu memenuhi sektor pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan pemerintah. 

“Perpresnya sudah siap ditandatangani (Presiden Jokowi), namanya limited concession scheme (LCS),” kata Darmin di Seminar Nasional ‘Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024’ di Ayana Mid Plaza, Jakarta, kemarin. 

Diterangkan Darmin lebih rinci, LCS merupakan pemberian konsesi dalam jangka waktu tertentu kepada badan usaha. Baik untuk mengoperasikan maupun mengembangkan infrastruktur yang ada. Meski begitu, ia menjamin pemerintah tidak akan kehilangan aset yang dikelola pihak swasta melalui LCS. 

Baca juga : Beringin Bisa Calonkan Mantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota Medan 2020

“Aset yang sudah selesai, katakanlah lapangan terbang, bisa menghasilkan dana tanpa pemerintah kehilangan kepemilikan terhadap lapangan terbang itu,” jelas dia. 

Skema LCS ini sudah diimplementasikan oleh beberapa negara, seperti India dan ¬Turki yang menerapkannya pada bandara. Meski demikian, Darmin mengakui bahwa skema tersebut perlu disosialisasikan dengan baik karena mengandung isu yang sensitif, apalagi mengenai kepemilikan aset. 

Darmin juga curhat, pemerintah kesulitan membangun infrastruktur pasca krisis tahun 1998. Kendalanya, pembiayaan infrastruktur yang mahal dan butuh lama untuk penyelesaiannya. 

Ia juga bilang, krisis 1998 benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang berdampak pada kurangnya kemampuan negara untuk membangun infrastruktur. 

“Kalau kita lihat posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi menempatkan infrastruktur ini sebagai prioritas,” tandasnya. 

Baca juga : Jokowi Di Antara Banyak Pilihan

Menurutnya, butuh energi besar untuk melakoni program prioritas tersebut. Dia juga sempat menyinggung kebijakan pemerintah pada akhir 2014 yang memutuskan menaikkan harga BBM. 

Margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut, kata dia, digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat. 

Dilanjutkan Darmin, saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk melalui penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas. 

Jumlah PSN saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi mencapai Rp 4.180 triliun. Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp 2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). 

“Kedepan, pemerintah memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam pembiayaannya. Pemerintah pun berinisiatif merilis berbagai kebijakan dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi,” ujar Darmin. 

Baca juga : Bubarkan Massa, Polisi Turunkan 5 Barracuda dan 1 Water Canon

Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengambangkan dukungan pembiayaan dengan penjaminan. Skema yang viability gap fund, availability payment dan insentif pajak ini diharapkan dapat menarik minat investor pada proyek yang kurang layak secara finansial. 

“Dampak pembangunan infrastruktur saat ini mulai terasa. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen,” tegasnya. 

Untuk diketahui, Data Bank Dunia pada 2012 menyebut stok aset infrastruktur Indonesia hanya mencapai 38 persen dari (PDB). Angka itu jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen dari PDB. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.