Dark/Light Mode

Perdagangan Bursa Karbon Menggiurkan

Perhutani Berpotensi Raup Transaksi Jumbo

Jumat, 29 Desember 2023 07:20 WIB
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro. (Foto: Antara)
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi meraup keuntungan jumbo dalam bisnis karbon di Tanah Air. Salah satunya, Perhutani, perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor kehutanan.

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro meng­ingatkan, semua pihak yang berkaitan dengan perdagangan karbon dalam negeri, perlu mencermati dampak ekonomi yang mungkin terjadi ke depan­nya, termasuk bagi BUMN.

Baca juga : PBNU: Jangan Rusak Solidaritas Kemanusiaan Dengan Sudutkan Perjuangan Palestina

“Perlu dicermati juga dari sisi policy. Karena ini baru diterapkan di Indonesia,” jelas Komaidi kepada Rakyat Merde­ka, kemarin.

Komaidi menyebutkan, ada konsekuensi yang harus diambil oleh Pemerintah dalam peresmi­an bursa karbon terkait negeri. Salah satunya terkait biaya tambahan yang dibebankan pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Baca juga : Peduli Warga, Relawan Ganjar Milenial Salurkan Bantuan Air Bersih Di Grobogan

“Tapi ini masih tergan­tung capping-nya di batasan berapa, kemudian ada trade. Ka­lau melebihi capping-nya, pasti akan ada biaya yang harus dike­luarkan,” ucapnya.

Komaidi menyebutkan, Ke­menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya telah menerbitkan aturan baku mutu untuk lingkungan di semua sektor, termasuk sektor kelistrikan.

Baca juga : Pernyataan Prabowo Soal Penegakan HAM Papua Dinilai Bukan Solusi

Soal aturan baku mutu yang diterbitkan oleh KLHK itu, Komaidi melihat, PLN sebagai perusahaan listrik pelat merah di Indonesia menjadi BUMN yang sudah memperhitungkan, bahwa nantinya akan ada tambahan biaya hingga Rp 120 per KWh (kilowatt per hour).

“Untuk itu nanti tergantung karbonnya kira-kira capping-nya ditetapkan di berapa, dan selisihnya berapa. Hal tersebut yang akan menjadi additional cost bagi BUMN kelistrikan maupun BUMN lainnya,” kata Komaidi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.