Kapal Tol Laut Pelni Layani Hampir Seluruh Wilayah Terpencil

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) meningkatkan muatan balik kapal tol laut. Caranya dengan memaksimalkan pengangkutan hasil alam dari daerah melalui kerja sama dengan pemerintah setempat.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, Pelni sebagai salah satu operator tol laut terus berperan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat hingga ke daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan daerah Perbatasan (T3P). 

Baca juga : Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim Kena Ciduk KPK

Melalui program tol laut, Pelni melayani distribusi barang-barang, seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, dan semen untuk daerah tujuan. Namun, di sisi lain, Pelni juga meningkatkan muatan balik kapal dengan memaksimalkan hasil alam dari daerah tujuan.

“Di daerah Tarempa, Natuna kami mengoptimalkan muatan balik seperti ikan, cumi-cumi, dan cengkeh. Tidore dan Morotai barang yang dibawa ada ikan beku, kopra, dan batang kelapa. Sedangkan, di Tahuna kami membawa batang kelapa,” katanya di Jakarta, Rabu (23/10).

Baca juga : Kabaharkam Polri : Pengamanan Pelantikan Presiden Libatkan Seluruh Polda

Namun, kata Yahya, efektivitas tol laut dapat lebih dirasakan sehingga bukan hanya menekan disparitas harga tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Yahya menjelaskan, Pelni memulai program tol laut dengan mengoperasikan tiga kapal pada 2015 hingga berkembang pada 2019 menjadi 12 kapal dengan total 13 trayek. Dari 12 kapal yang digunakan, enam di antaranya adalah kapal negara.

Baca juga : Kapolda Metro Jaya: Tak Ada Peluru Dalam Pengamanan Demo

"Namun, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak hanya menugaskan kepada Pelni tapi juga kepada swasta, ASDP Indonesia Ferry, dan Djakarta Loyd untuk menjadi operator tol laut,” ungkapnya.

Yahya menuturkan, untuk pendistribusian barang-barang tol laut disinergikan dengan Kemenhub sehingga mencegah penyalahgunaan. Untuk mencegah penyalahgunaan jenis barang yang dimuat, maka penggunaan ruang muat bersubsidi oleh pihak selain BUMN harus mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan dinas perdagangan daerah tujuan barang. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.