BTN Bakal Gaspol Biayai KPR Dan UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperkuat jajaran direksi dengan menambah posisi direktur. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar bisa gaspol alias lebih optimal dalam menyalurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

BTN memutuskan membagi­kan dividen sebesar 20 persen atau Rp 700,19 miliar dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dalam gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sementara sisanya sebesar 80 persen atau sejumlah Rp 2,8 triliun akan digunakan sebagai saldo ditahan untuk pengembangan usaha perseroan.

“Nilai pembagian dividen tersebut setara dengan Rp 49,89 per lembar saham yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, yakni Pemerintah sebesar 60 persen dan publik sebesar 40 persen,” jelas Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers hasil RUPST di Jakarta, Rabu (6/3/2024) malam.

Nixon menjelaskan, nilai pem­bagian dividen tahun buku 2023 meningkat sekitar 15 persen dari total dividen tahun buku 2022, sekitar Rp 609 miliar.

Baca juga : Menkeu: APBN Tak Sehat, Kondisi Utang Tertekan…

Pembagian dividen tahun buku 2023 merupakan komit­men perseroan untuk meningkat­kan kontribusi kepada Pemerin­tah. Serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor.

Pemberian dividen sebesar 20 persen tetap akan dapat men­jaga rasio permodalan perseroan pada 2024 di atas persyaratan regulator.

“Kami berharap, dengan pem­bagian dividen ini para inves­tor makin setia dengan saham BBTN,” ujarnya.

Dengan komposisi saham Pemerintah sebesar 60 persen, perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp 420,1 miliar ke Rekening Kas Umum Negara.

Baca juga : Duh, Ribuan Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

Menurutnya, dividen untuk tahun buku 2023 dibayarkan se­cara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan.

Terkait hal ini, Pengamat Properti sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trang­handa menilai, kinerja yahud BTN telah mampu memberikan penerimaan kas yang baik bagi negara, termasuk bagi para pe­megang saham.

Sebagai bank yang fokus di pembiayaan properti, sambung Ali, BTN diharapkan terus mem­bukukan kinerja yang optimal. Apalagi sektor perumahan tahun ini diproyeksi terus mengge­liat, mengingat banyak faktor pendorong dalam mengerek permintaan KPR tahun ini.

“BTN sudah on track. Kondisi pasar properti tahun ini masih cukup menantang, namun akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi pendorong BTN untuk terus mengejar pertumbuhan,” ujar Ali kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Barcelona Vs Real Mallorca, Ngejar Poin Penuh

Ali menilai, sektor properti di tahun ini dan tahun depan masih akan seksi, sejalan dengan per­tumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5 persen.

Hal ini tentunya didukung oleh kebijakan Pemerintah, salah satunya adalah dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) selama pandemi, serta suku bunga KPR yang masih kompetitif mulai dari 2,66 persen.

Kemudian, angka backlog kebutuhan rumah mencapai 12,75 juta dan Bank Indonesia (BI) juga masih memberikan kelonggaran rasio Loan To Value (LTV) KPR hingga 31 Desember 2023 untuk mendorong perbaikan kinerja KPR. Serta wacana skema KPR dengan jangka waktu hingga 35 tahun, yang ditujukan bagi kalangan gen Z dan milenial untuk bisa membeli rumah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.