Bos PLN Ajak Kolaborasi Pembiayaan Energi Hijau

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa berjalan sendiri untuk mempercepat transisi energi. Sebab, membutuhkan teknologi dan pendanaan yang besar. Semua pihak terkait diharapkan bisa berkolaborasi mendukung program tersebut.

Pengamat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, perusahaan pelat merah selama ini sudah melakukan berbagai upaya terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Misalnya, program yang dijalankan PLN dalam pengembangan EBT, relatif berhasil. Walaupun, ada yang belum optimal,” ujar Fahmy, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia bilang, PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit EBT anyar. Lalu ada program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi, hingga pengembangan hidrogen hijau pada 2023.

Menurut Fahmy, salah satu upaya transisi energi yang paling fenomenal, yakni diresmikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 Megawatt Peak (MWp).

Sayangnya, program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara belum tuntas, lantaran kesulitan penyediaan dana dan teknologi.

Karena itu, menurutnya, Pemerintah sebaiknya bisa menerbitkan kebijakan untuk percepatan program transisi energi.

“Salah satunya, mewajibkan pengolahan batubara yang merupakan energi kotor menjadi energi bersih,” katanya.

Selain itu, dukungan perbankan juga dibutuhkan dalam memberikan rate rendah bagi perusahaan yang mengembangkan energi baru terbarukan. Serta adanya rencana untuk penerapan carbon tax (pajak karbon) di Indonesia.

Baca juga : Indonesia Bakal Banjir Investor, PDB Melonjak

Ia melihat, sumber daya EBT yang begitu besar di Indonesia, masih terkendala oleh ketiadaan teknologi dan dana.

Untuk itu, BUMN seperti PLN yang menerapkan program energi hijau tidak bisa sendirian dalam pengembangan dari segi teknologi dan pendanaan.

“PLN perlu partner, investor, atau bahkan skema pendanaan tertentu,” katanya.

Ia berharap, Pemerintah turut memberikan kemudahan dan insentif bagi investor dalam pengembangan EBT di Indonesia.

Sebab, tanpa perubahan kebijakan itu, jangan harap target zero carbon pada 2060 dapat dicapai.

“Dengan begitu, hasil transisi energi yang ingin dicapai bisa kian optimal,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Saat ini perseroan tengah menyiapkan rencana ketenagalistrikan nasional yang lebih hijau dari yang pernah ada.

Melalui roadmap ini, pihaknya akan meningkatkan kapasitas bauran EBT sebesar 75 persen dan gas 25 persen pada 2040.

Baca juga : Carut Marut PPDB Jangan Terjadi Lagi

Ia menilai, upaya tersebut menjadi peluang berbagai pihak untuk turut berkolaborasi.

Salah satunya, kata dia, melalui blended finance atau instrumen pendanaan yang menggabungkan pembiayaan publik dengan swasta, sehingga menawarkan biaya modal yang lebih rendah.

Pihaknya pun sangat terbuka dengan pendanaan berskema blended finance, mengingat kolaborasi pendanaan seperti ini sangat dibutuhkan selama masa transisi menuju Net Zero Emissions (NZE).

“Skema blended finance perlu terus didorong, agar jenis pendanaan ini dapat lebih berkembang dan menjadi pendorong terhadap akselerasi transisi energi,” kata Darmawan di Bali, Minggu (19/5).

Lebih lanjut disampaikannya, wujud komitmen PLN dalam pengembangan energi hijau di Tanah Air, ditunjukkan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, khususnya air.

Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kapasitas 2 X 55 Mega Watt (MW).

Ia menjelaskan, sinkronisasi pertama PLTA Jatigede berhasil dilakukan ke sistem kelistrikan PLN pada Sabtu (11/5).

Menurut Darmo, sapaan Darmawan, untuk dapat beroperasi secara komersial, masih terdapat beberapa tahapan pengujian. Antara lain uji pembebanan, reliability run hingga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO). Sehingga pembangkit ini dapat beroperasi komersial sesuai target, yaitu pada Juni 2024.

“Hadirnya PLTA ini, meningkatkan bauran energi dari sumber EBT sebesar 110 MW dan ini menjadi salah satu solusi penyediaan energi bersih bagi masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga : Jelang Final Liga Champions, Gundogan Ingin Dortmund Juara

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengamini, bahwa salah satu tantangan terbesar dalam transisi energi adalah dukungan pembiayaan.

Sejauh ini untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai, terdapat beberapa inisiatif. Seperti JETP (Just Energy Transition Partnership), AZEC (platform kerja sama untuk mendorong pencapaian nol emisi karbon di Asia) dan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity) yang sedang berjalan.

“Kami memerlukan dukungan finansial lebih lanjut, untuk mempercepat pencapaian NZE,” kata Arifin.

Namun ia menekankan, Pemerintah selalu memprioritaskan daya beli, serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan transisi energi.

Karenanya, program transisi energi bersih harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kerja sama antara negara maju dan berkembang harus diperkuat untuk saling mengisi kesenjangan, sehingga tidak ada yang tertinggal,” tukasnya. IMA

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Kamis, 30 Mei 2024 dengan judul "Kebut Pengembangan EBT, Bos PLN Ajak Kolaborasi Pembiayaan Energi Hijau"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.