Rumah Subsidi Mangkrak

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Harus memprioritaskan penambahan anggaran untuk membenahi layanan transportasi umum. Sebab, akibat buruknya layanan tersebut di banyak daerah, telah menimbulkan kerugian besar. Salah satunya, banyak perumahan bersubsidi mangkrak.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indo­nesia (MTI) Pusat Djoko Setijo­warno mengatakan, Pemerintah memang sudah menggelon­torkan subsidi transportasi di dalam anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Na­mun, kata dia, subsidi untuk transportasi tersebut, jumlah anggarannya tidak besar dibandingkan kebutuhan.

Maka dari itu, menurut Djoko, menambah subsidi dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk transportasi angkutan umum lebih memung­kinkan.

Baca juga : ASDP Sterilisasi Area Pelabuhan Bakauheni

“Selain itu, Pemerintah dapat mengurangi subsidi Bahan Ba­kar Minyak (BBM). Dan subsidi itu pun hanya diperuntukkan bagi angkutan umum penumpang dan barang saja agar lebih tepat sasaran,” tegas Djoko ke­pada Rakyat Merdeka, Minggu (23/6/2024).

Ia menambahkan, Dana Alo­kasi Khusus (DAK) untuk pem­biayaan angkutan umum juga harus dapat dimasukkan dalam DIPA Kemenkeu.

“DAK ini nantinya dapat di­berikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah membenahi angkutan umum dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), namun masih kurang maksimal karena fiskal mereka rendah. Mereka bisa dibantu. Ya semacam stimulus nantinya,” kara Djoko.

Baca juga : Veddriq & Rajiah Raih Tiket Olimpiade Paris

Djoko mengingatkan, layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya menyebabkan ke­macetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan saja. Namun bisa menyebabkan eko­nomi biaya tinggi hingga po­tensi pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Dia melihat, banyak proyek perumahan subsidi di daerah mangkrak akibat tidak ada layanan angkutan umum di lo­kasi sekitarnya.

“Kondisi tersebut menye­babkan calon pembeli enggan membeli rumah walau sudah mendapat subsidi dari Pemerin­tah,” kata Djoko

Baca juga : Aset Rusun Marunda Dijarah Oknum PJLP

Djoko menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Su­matera yang terhubung jaringan jalan tol, telah membangkitkan bisnis angkutan umum antar provinsi. Sehingga kualitas dan pelayanan angkutan antar kota semakin baik, seperti adanya layanan sleeper bus, double decker bus, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota.

Sementara Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, lanjut Djoko, angkutan perdesaan di berbagai daerah makin terpuruk.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.