Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Tak Perlu Lewat DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Badan Otorita Pemindahan Ibu kota Negara akan diresmikan akhir tahun ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, badan otorita untuk pemindahan ibu kota tidak perlu melalui prosedur ke DPR. Hanya melalui Peraturan Presiden (Perpres). 

Menteri asal PPP ini menjamin, undang-undang (UU) yang akan memayungi pemindahan ibu kota juga sudah melalui tahap akhir. 

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Negara Bergeliat Lagi

“Undang-undang yang memayunginya, segera seketika legal drafting selesai, kita kirim kan,” katanya dalam rapat koordinasi pembentukan Badan Otorita di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin. 

Mantan Menpera ini menjelaskan, akan ada pembahasan internal dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk finalisasi RUU soal pemindahan ibu kota, sebelum draf tersebut di serahkan ke DPR. “Tidak perlu (ke DPR). Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai,” ujarnya. 

Terkait dengan pemimpin badan tersebut, Suharso menjamin akan diduduki oleh kaum profesional yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Baca juga : Jelang Nataru, Kemenhub Terbitkan Instruksi Pemeriksaan Kelayakan Kapal Penumpang

Namun, tak menutup kemungkinan penunjukan kepala badan otorita dari kalangan ASN dengan jaminan netral terhadap golongan dan kepentingan tertentu. “Nanti bertanggung jawab ke presiden,” tegasnya. 

Selain kepala, badan otorita juga akan dilengkapi oleh dewan pengarah dan pengawas. Struktur tersebut berfungsi sebagai pengarah dan pihak yang mengevaluasi proses. Misalnya, pengawas dalam badan otorita akan bertugas seperti auditor. “Mereka mengawasi ini, memastikan gagasannya on the right rule,” jelasnya. 

Selain badan otorita, Suharso juga menjamin, masterplan pemindahan ibu kota akan dirampungkan akhir tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah berencana memulai konstruksi ibu kota baru di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Ditargetkan kelar pada 2024. 

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Harus Jadi Penyeimbang Barat dan Timur

Presiden Jokowi dalam beberapa kali kesempatan mengatakan, pemerintah membutuhkan investasi sekitar Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru. Pendanaannya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, sebagian lainnya di sokong oleh APBN. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.