Dark/Light Mode

Ributkan Munaslub, Para Pengusaha Importir Masih Sikut-sikutan

Rabu, 20 November 2019 23:58 WIB
Anthon Sihombing (berbatik biru). (Foto: Istimewa)
Anthon Sihombing (berbatik biru). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sengketa dualisme kepengurusan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) terus berlanjut. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI versi Munas  Ancol 2017, Anthon Sihombing, berencana melaporkan Ketum BPP GINSI versi Munaslub Bali, Subandi.

Anthon beralasan, Subandi mengaku sebagai Pimpinan Sidang di Munas Ancol, sehingga menandatangani berita acara hasil Munaslub Bali. Padahal, kata Anthon, jabatan itu tak disandang Subandi.

"Setelah kami pelajari dan cek ke notaris, Teddy Anwar, 'kenapa menandatangani, mengesahkan, ketua umum tidak ada?' Beliau mengatakan, 'itu tidak masalah, karena pimpinan sidang ada'. Ada pernyataan pimpinan sidang, Captain Subandi. Sedangkan kehadiran Subandi di Munas Ancol hanyalah sebagai peserta biasa, bukan pimpinan sidang," ujar Anthon dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

Baca juga : Pengawas Pilkada Blitar Bakal Sikat Politik Uang

"Nah, kenapa itu diberikan, ditandatangani oleh pimpinan sidang? Itu berarti memanipulasi," tuding Anthon.

Dugaan manipulasi ini, kata Anthon, disinyalir agar pihak Subandi bisa membuat akta di notaris tanpa melibatkan dirinya. Sehingga ujungnya kepengurusan mereka mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Atas itu, usai rapat menyikapi masalah ini, pengurus GINSI versi Anthon membentuk tim untuk menindaklanjuti. Rapat memutuskan agar mereka membawa persoalan ini ke ranah pidana.

Baca juga : Yang Dibutuhkan Masyarakat Baduy Optimalisasi, Bukan Komersialisasi

"Kami pidanakan di sana yang menandatangani adalah Saudara Taufan (Erwin Taufan), mantan sekjen yang sudah kita pecat, dan juga Mustafa Kemal, mantan ketua organisasi, di samping itu juga atas nama ketua sidang (Subandi)," tutur anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Seluruh pihak diharapkan maklum dalam menyikapi kisruh ini. Pengurus daerah dan anggota GINSI diharap mewajarkan tindakan yang diambil Anthon dan pengurus lainnya. Respons serupa juga diharapkan datang dari pemerintah.

"Kami minta agar GINSI-GINSI di daerah, importir itu, maklum. Kami itu menjalankan kebenaran. Jadi bukan cari makan, cari hidup di GINSI. Tapi kami bagaimana ada manfaat GINSI bagi anggota," jelas Anthon. [KW]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.