Dark/Light Mode

Evaluasi Sektor Pertanian Periode Pertama

DPR dan Pengamat Beri Standing Applause Buat Jokowi

Kamis, 26 Desember 2019 13:24 WIB
Amran Sulaiman (Foto: Humas Kementan)
Amran Sulaiman (Foto: Humas Kementan)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertanian (Kementan) patut berbangga dengan banyaknya capaian kerja di periode pertama Pemerintahan Jokowi. Kebijakan Kementan di periode 2014-2019 bukan hanya berdampak pada kesejahteraan petani tapi juga seluruh masyarakat. Buktinya, pasokan pangan terbukti stabil, dan seluruh pemenuhan pangan masyarakat seluruhnya dipasok dari petani.      

"Harus kita akui, sepanjang sejarah tidak pernah terjadi harga terkendali, tanpa gejolak selama Lebaran kemarin," kata Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.      

Pernyataan Firman ini atas evaluasi akhir tahun kinerja pemerintahan di sektor pertanian. Bagi politisi senior Golkar ini, apa yang menjadi terobosan Kementan menjadikan kementerian ini mampu berdiri bangga, utamanya terkait bagaimana mengubah lahan rawa yang demikian luas dan tidak produktif menjadi lahan pertanian yang produktif.    

“Ini tak pernah dipikirkan sebelumnya. Kementan dengan bernas memberi solusi terhadap semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia. Kami kagum dengan cara berpikir yang out of the box yang ditunjukkan kementerian ini,” ujarnya.    

Baca juga : SBY Sepakat dengan Jokowi

Hal senada dilontarkan pengamat kebijakan politik dan pengajar Universitas Paramadina Hendri Satrio. Menurut Hensat, sapaan akrabnya, pencapaian kerja Kementan memang spektakuler karena mampu dengan cepat melakukan trasformasi pertanian menuju pertanian modern. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari Menteri Pertanian periode awal Pemerintahan Jokowi, Amran Sulaiman yang mampu meletakkan kebijakan strategis yang tepat menyasar petani.    

“Tidak mengherankan bila Pak Amran pernah diberi gelar sebagai Bapak Modernisasi Pertanian dan sebagai Bapak Mekanisasi Pertanian. Kementan tidak saja mampu menggenjot produksi pangan tapi juga telah meletakkan pondasi yang akan membawa sektor pangan ‘naik kelas’ dari pertanian on farm menjadi pertanian off farm dengan mempercepat lahirnya agropreneurship dengan membangun kecintaan kaum milenial untuk terjun ke sektor pertanian," jelas Hensat.    

Hensat menilai, capaian kerja Kementan bukan hanya sekadar pencitraan semata. Bappenas sendiri mengakui bahwa kinerja sektor pertanian menjadi sektor andalan dalam pembangungan ekonomi Indonesia serta menjadi kementerian yang dinilai mampu mengelola anggaran dengan sangat produktif. “Ini pengakuan Bappenas loh. Bukan hanya rekaan semata. Lonjakan itu bisa dilihat dari PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian kita naik dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.400 triliun,” tegasnya.

Karena itu, dia bersyukur di periode awal pemerintahan Jokowi , Kementan memiliki sosok menteri yang integritas dan profesionalitas yang sangat mumpuni. Pengabdian Amran dalam memajukan sektor pertanian harus menjadi catatan penting. Berbagai gebrakan Kementan dalam menegakkan profesionalitas dan integritas telah ditunjukkannya. Perang melawan KKN dan mafia pangan adalah salah satu contohnya.    

Baca juga : KPK Dalami Pertemuan Dirut Petrokimia dengan Bowo Sidik Cs

“Tidak mengejutkan bila Pak Amran juga dijuluki Mr. Clean dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebut sebagai Bapak Jagung Indonesia dan Bapak Mekanisasi Pertanian. Ini karena dedikasi, loyalitas dan komitmennya yang tak diragukan lagi," katanya.

Pemerhati kedaulatan pangan Prof Tjipta Lesmana juga menilai, di era kabinet kerja jilid 1 Pemerintahan Jokowi (2014-2019), apa yang telah dilakukan Amran Sulaiman sewaktu menjabat menteri pertanian sudah tepat dan on the track. Bagi Tjipta, kinerja Kementan dalam berbagai upayanya menegakkan kembali kejayaan pangan Indonesia sangat patut diapresiasi sebagai peletak awal pembangunan pertanian modern Indonesia.    

Kerja keras ituterbukti dengan mampunya Indonesia menggejot produksi padi sehingga tak ada lagi keluar rekomendasi impor beras untuk sepanjang tahun 2016. Ada pun impor yang masuk di 2016 adalah sisa impor yang disepakati di 2015. Di tahun 2017, kata Tjipta, Indonesia tidak ada lagi impor beras, sedang di 2018, impor beras ada karena untuk mengantisipasi hajatan Pilpres. Sementara di tahun 2019, Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan 260 juta penduduk Indonesia. Terkait impor beras, ujar Tjipta, walau pun berkali-kali Kementan menegaskan bila produksi besar kita surplus namun Indonesia memaksakan diri untuk impor beras.    

“Nah, buktinya sekarang ada 20.000 ton beras di bulog yang dinyatakan busuk dan tak layak konsumsi. Inilah bukti kerja keras itu. Apalagi prestasi yang ditorehkan ini dilakukan di tengah hantaman kondisi cuaca ekstrim seperti El Nino dan La Nina. Ini tidak main-main. Ini kerja nyata yang sangat patut diapresiasi,” katanya.     

Baca juga : Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Teken SOP Pelayanan dan Pengawasan Angkutan Kapal

Dengan capaian yang tunjukkan Kementan selama ini, Tjipta Lesmana dan Hendri Satrio sepakat dalam mengapresiasi pembangunan sektor pertanian di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi.    

“Standing Applause untuk Presiden Jokowi dalam sektor pertanian Indonesia. Dan semoga pencapaian ini mampu terus dilakukan dalam mengakselerasi pembangunan pertanian Indonesia ke depan. Dan kita doakan kinerja kementerian pertanian 5 tahun ke depan lebih baik, atau minimal sama dengan yang sekarang,” pungkas Tjipta. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.