Menhub Harap Ada Pemberian Insentif Di Mobil Setrum ASN

RM.id  Rakyat Merdeka - Sambil menunggu insentif, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan memborong 100 unit kendaraan listrik. Kendaraan ini akan digunakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon I dan II sebagai kendaraan dinas. 

Menhub menilai, cara paling cepat untuk membuat kendaraan listrik lebih massal adalah menggunakannya di lingkungan kementerian. 

“Jadi nanti ada 100 unit untuk eselon I dan II, serta di BKPM. PLN juga sudah bersedia menyediakan charging listrik di banyak tempat. Ini langkah bagus, karena ini kendaraan dinas. Siapa tahu dapat insentif dari Kementerian Keuangan,” katanya saat peluncuran Grabcar Elektrik di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, kemarin. 

Namun, Menhub belum menentukan model mobil listrik apa yang akan dipesan untuk kendaraan dinas tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan populasi mobil listrik yang masih sangat minim. 

Baca juga : PLN Jamin Mobil Listrik Bisa Menghemat Kantong

Masih kurang dari 5 persen dari total kendaraan yang mengaspal di Tanah Air. 

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan kendaraan massal seperti bus dan taksi bisa berbasis listrik. Langkah ini pun tidak mudah. Apalagi kendaraan listrik har ganya masih sangat mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. 

“Kalau tentang harga kita bicara bagaimana populasi ini bisa berkembang. Kalau sudah banyak akan mengurangi harga, kita perlu kendaraan massal dulu,” ujarnya. 

Menhub menilai, menjadikan kendaraan listrik sebagai mobil dinas dan insentif dari sisi perizinan serta perpajakan, bisa efektif menumbuhkan populasi kendaraan listrik sehingga bisa menekan harga. 

Baca juga : Hadiri IMO ke-31, Menhub Sampaikan Peran Aktif Indonesia di Sektor Maritim Dunia

“Kalau penggunaan mobil listrik dilakukan oleh pejabat negara, dan insentif dari izin hingga pajak, maka bisa lebih cepat,” jelasnya. 

Menhub bilang, pemerintah juga akan mempersiapkan ekosistem mobil listrik dengan baik. Salah satunya menyediakan infrastruktur pendukung. 

Pemerintah berencana menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai dari lithium agar tak lagi perlu mengimpor. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memberikan diskon uji tipe bagi kendaraan listrik berbasis baterai sebesar 50 persen, sebagai bagian dari insentif fiskal bagi percepatan pengadaan kendaraan listrik di Indonesia. 

Baca juga : Harga Ayam Tetap Anjlok Peternak Kecil Tekor 2 T

Budi menjelaskan, harga jual kendaraan listrik dapat turun hingga 25 persen ketika seluruh aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan sudah ada. 

“Mobil listrik seperti Hyundai Ioniq yang Rp 800 juta mungkin bisa turun sekitar 20-25 persen. Belum lagi masyarakat yang menggunakan di jalan ada jalur khusus, mungkin tarif parkirnya gratis,” ujarnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.