Dark/Light Mode

JK Pantau Kemacetan & Kekumuhan Dari Helikopter

Thamrin Bak Singapura, Priok Mirip Bangladesh

Selasa, 29 Januari 2019 15:35 WIB
NAIK HELIKOPTER: Wakil Presiden Jusuf Kalla
berbincang serius dengan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan di langit Jakarta, kemarin. Menaiki Heli Superpuma,
JK dan Anies memantau kemacetan Jakarta. JK dan Anies juga memotret kawasan kumuh di sekitaran Thamrin. (Foto: Istimewa)
NAIK HELIKOPTER: Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang serius dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di langit Jakarta, kemarin. Menaiki Heli Superpuma, JK dan Anies memantau kemacetan Jakarta. JK dan Anies juga memotret kawasan kumuh di sekitaran Thamrin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan rencana pembangunan untuk mengatasi kemacetan dan kekumuhan  di Jabodetabek. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memproyeksi, dibutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk menyelesaikan dua masalah itu.

Kemarin siang, JK menggelar rapat mengenai pembangunan sistem transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.  Hadir dalam rapat ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.  Sebelum rapat, pada pagi harinya, JK melakukan peninjauan terlebih dahulu ke sejumlah titik kemacetan melalui udara dengan menggunakan helikopter. 

Ikut dalam kegiatan ini, Menhub, Menkeu, dan Gubernur Jakarta. Berangkat dari lapangan Monas, rombongan melakukan tinjauan sekitar 45 menit. Mereka meninjau jalan di Slipi, Simpang Semanggi, Jagorawi, Cawang, dan Cililitan. Selain itu, Gerbang Jalan Tol Tambun, Jalan Cakung, Tol Tanjung Priuk, dan Pantai Indah Kapuk, sebelum kembali ke Monas. 

Baca juga : Tembaki Helikopter TNI, Teroris Papua Ngeledek

“Kami keliling Jakarta dan sekitarnya untuk melihat dimana saja daerah macet. Kenapa Jakarta kumuh. Bagaimana nantinya, dan apa yang harus dilaksanakan,” ungkap JKsaat membuka rapat.  JK menilai, perbedaan wajah   ibukota antara wilayah sangat mencolok. Berbeda 180 derajat.

“Misalnya, Jalan Thamrin itu sudah seperti Singapura. Tetapi di belakangnya, Tanjung Priok mirip Bangladesh. Pertanyaannya, apakah masalah di Jabotabek hanya transportasi saja? Dan, bagaimana pembangunan   transportasi  bisa mengatasi masalah lainnya?” imbuhnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut JK, setidaknya dibutuhkan dana Rp 600 triliun. Anggaran itu untuk pengintegrasian transportasi di Jabodetabek. Dana itu nanti bisa dari APBN, APBD atau dalam bentuk investasi swasta. 

“Dana itu untuk pembangunan 10 tahun. Harus rampung. Berbagai transportasi yang ada seperti kereta api, commuterline, MRT, busway, LRT dan jenis transportasi lainnya, harus terkoneksi,” paparnya.  JK menuturkan, untuk   menjalankan rencana itu, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) setiap wilayah harus diselesaikan.

Baca juga : Inilah 10 Pemenang PLN Video Competition 2018

Setelah itu, baru disinkronkan dengan RTRW dengan wilayah-wilayah lainnya agar sinkron.  “Seminggu lapor saya. Sebulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, di mana nyambungnya itu. Khususnya DKI Jakarta karena DKI yang paling besar,” tegasnya. 

Bentuk Lembaga Baru 
JK mengungkapkan, pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Lembaga ini akan bertugas melakukan sinkronisasi moda transportasi umum di Jabodetabek.  “Ada otoritas, nanti masing-masing gubernur ada di situ. Sekarang sudah ada otoritasnya, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya.

Tugas jangka pendeknya mengintegrasikan moda angkutan yang ada,” imbuh Wapres.  Rencana pembentukan lembaga ini sebelumnya sudah dirapatkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keberadaan Badan Otoritas Jabodetabek diharapkan dapat mempercepat koordinasi. 

Selain urusan transportasi publik, JK mengatakan, tugas badan tersebut ke depan bukan tidak mungkin akan diperluas. Misalnya, merancang rencana tata kota dan wilayah yang terintegrasi dengan transportasi publik. 

Baca juga : Rizal Ramli Terbukti Ngawur

Menhub Budi Karya Sumadi memastikan, lembaga baru ini akan segera dibentuk. Paling lambat 6 bulan ke depan. Terkait siapa yang akan memimpin lembaga baru ini, masih dalam kajian.  “Nanti (siapa yang memimpin) masih dalam pembahasan. Tapi secara filosofi, Pak Presiden mengarahkan DKI lebih lead supaya kami bisa ngatur tempat-tempat yang lain,” ujar Budi Karya.  [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.