Pemerintah Pede Ekonomi Bakal Pulih Tahun Depan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meyakini tahun depan masuk tahap pemulihan ekonomi setelah wabah corona usai. Sehingga kebijakan makro fiskal dirumuskan sebagai kebijakan ekspansif dan konsolidatif.

Namun, rasio utang pemerintah masih akan tinggi di tahun 2021 mendatang akibat masih lebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa pandemi. 

“Kita prediksi rasio utang di 2021 masih meningkat, sekitar 33,8 persen sampai 35,88 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara defisit anggaran diperkirakan di kisaran 3,05-4,01 persen,” kata Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual Kemenkeu, di Jakarta, kemarin. 

Dilanjutkannya, masih besarnya defisit anggaran dan rasio utang tahun depan dikarenakan pemerintah masih berupaya memperkuat pemulihan ekonomi. Sehingga kebutuhan belanja masih akan besar. 

Baca juga : ASN PUPR Harus Jadi Penggerak Ekonomi Baru

Pada tahun ini saja pemerintah mengalokasikan biaya penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun. Salah satu pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). 

Menurut Febrio, hal itu juga akan berdampak pada defisit fiskal. Meski demikian, angka rasio utang pemerintah dan defisit APBN ini, dikatakan Febrio akan kembali diturunkan oleh pemerintah pada tahun 2023, atau sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. 

“Defisit APBN masih relatif tinggi di 2021, dan akan dikurangi secara bertahap ke 3 persen paling lambat 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Keuangan Negara,” ungkapnya. 

Dilanjutkan Febrio, percepatan pemulihan ekonomi sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Ini juga sebagai upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap. 

Baca juga : Mantan Dirut Perindo Divonis 4,5 Tahun Penjara

Oleh karena itu, selain percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga berupaya terus melanjutkan reformasi ekonomi. Reformasi tersebut, terutama menyasar dua aspek yakni produktivitas dan daya saing. 

“Ini bukan berdiri sendiri, tetapi dilakukan melalui konsolidasi fiskal secara bertahap,” imbuhnya.

 Febrio menerangkan, tahun depan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. 

“Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Dengan tetap mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada. Serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di 2021,” ujarnya. 

Baca juga : Politisi PAN Di Senayan Anggap Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tak Realistis

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Hidayat Amir menambahkan, awalnya pemerintah menyusun APBN 2021 dengan rasa optimis yang tinggi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Sayangnya, akibat corona, semua proyeksi dan target yang sudah di depan mata berubah 180 derajat. Apalagi ketika Covid-19 diumumkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). 

“Kami sudah diskusi KEMPPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) sejak Desember 2019. Dan studi dari berbagai lembaga itu positif semua. Tapi corona dating. Awalnya optimis, begitu ada Covid-19 cerita menjadi berubah,” ujar Hidayat. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.