Dengan Komunikasi dan Kolaborasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dapat Direalisasikan

 Sebelumnya 
Padahal, kata Indra, perlu informasi yang lengkap bagaimana menyiapkan proyek KPBU sampai ke tahap transaksi (lelang). Juga menjadi pertanyaan, apakah peran dari masing-masing stakeholders utama dalam ekosistem KPBU pun masih perlu diperjelas peranan, tanggung jawab serta otoritasnya. Tantangan ini adalah suatu hal yang natural karena setiap stakeholders utama KPBU sejak awal hingga kinipun masih harus terus berimprovisasi dan berinovasi dari sisi penyempurnaan regulasi dan otoritas mereka yang mana telah diatur sebelumnya dalam peraturan kementerian dan sektor masing-masing. 

"Menjawab tantangan itu, maka komunikasi dan kolaborasi antarstakeholders utama ekosistem KPBU guna menyelaraskan semua aturan yang ada adalah sebuah keniscayaan. Diperlukan sebuah wadah komunikasi dan koordinasi dari seluruh stakeholders ekosistem utama KPBU guna mempercepat proses penyiapan hingga transaksi proyek KPBU yang diajukan seluruh calon PJPK," terangnya.

Karena itu, terang Indra, pada 17 Februari 2017, Presiden Jokowi meresmikan pendirian wadah/forum komunikasi dan kolaborasi khusus KPBU; Kantor Bersama KPBU atau sering juga disebut dengan PPP Office Indonesia. Saat pertama kali diadakan peluncuran oleh Presiden, anggota PPP Office Indonesia masih terdiri dari 4 Kementerian, 2 Lembaga dan 1 BUPI di bawah Kemenkeu. Kemenko Marves bergabung sebagai anggota PPP Office Indonesia pada awal 2020 guna memperkuat dan mendukung percepatan pembangunan skema KPBU sebagai fungsi debottlenecking terhadap isu-isu yang menghambat sebuah proses KPBU.

Baca juga : PLN Genjot Pembangunan Transmisi Di Kalimantan Barat

Bersekretariat di kantor PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PPP Office Indonesia sejak saat itu mulai berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung percepatan proses KPBU. Ada enam peranan penting yang dilakukan anggota PPP Office Indonesia.

Pertama, memberikan guidance dan konsultasi awal kepada para calon pemain KPBU. Kedua, melakukan scanning dan screening terhadap dokumen proposal calon proyek KPBU yang diajukan. Ketiga, melakukan pendampingan di tahap penyiapan proyek. Keempat, melakukan sosialisasi dan capacity building terhadap calon pemain KPBU dan publik. Kelima, membantu PJPK dalam melakukan uji minat pasar terhadap proyek KPBU atau sering disebut dengan market sounding. Keenam, debottlenecking terhadap isu atau hambatan terhadap proses KPBU.

"Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi rutin proyek dilakukan seminggu sekali; di luar meeting-meeting khusus yang topiknya berdasarkan request dari PJPK atau calon PJPK terhadap sebuah isu. Untuk memperkuat dukungan serta komitmen dari top level dari setiap anggota PPP Office Indonesia, selama 3 bulan sekali diadakan Rapat Umum Eselon 1 PPP Office Indonesia guna mendapatkan arahan-arahan serta keputusan-keputusan baru dari setiap top level di institusi masing-masing. Ujungnya adalah penyelarasan aturan serta koordinasi atau bahkan revisi dari aturan di satu atau beberapa anggota PPP Office Indonesia guna memperlancar proses KPBU tersebut sampai dengan penandatanganan proyek," jelas Indra.

Baca juga : Ada Bukti, Komunis China Coba Sabotase Pengembangan Vaksin Corona Amerika

Dari hanya 5 proyek yang diproses di awal 2017, hingga saat ini kurang lebih 50 proyek KPBU dalam pipeline PPP Office Indonesia. Secara lebih detail proyek-proyek KPBU yang masuk dalam monitor dan evaluasi PPP Office Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu long list, short list dan ready to offer. 

Hasilnya, sambung Indra, sampai saat ini 22 proyek KPBU telah ditandatangani dengan total nilai Rp 200 triliun. Ada tambahan PJPK baru-Kementerian Perhubungan dengan 2 proyek transportasi KPBU pertama di Indonesia; Kereta Api Makassar – Pare-Pare (2019) dan Bandara Labuan Bajo (2020).

"Perlu digaris bawahi bahwa PPP Office Indonesia hanya sebuah wadah/forum komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam proses KPBU. PPP Office Indonesia tidak mengambil peran, tanggung jawab, dan otoritas dari masing-masing anggotanya. Posisi inilah yang justru membuat PPP Office Indonesia menjadi efektif dalam menyelesaikan isu-isu yang timbul, karena PPP Office Indonesia tidak mengintervensi apalagi mengambil tupoksi dari salah satu atau lebih anggotanya. Setiap isu yang timbul akan dibawa ke dalam forum monitoring dan evaluasi, kemudian untuk penyelesaiannya akan dilakukan oleh masing-masing anggota sesuai tupoksinya," terangnya.

Baca juga : Terus Komunikasi, PSSI dan FIFA Bahas Persiapan Piala Dunia U-20 2021

Indra menambahkan, PPP Office Indonesia telah memberikan sebuah pelajaran bahwa dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik dan didukung komitmen dari masing-masing institusi terkait segala proses dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sangat dapat direalisasikan. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.