Dark/Light Mode

Gandeng KPK, Damri Bangun Budaya Anti Korupsi

Kamis, 30 Juli 2020 12:58 WIB
Damri dan KPK sudah melakukan Kerja sama anti korupsi. MoU anti korupsi ini diteken oleh Dirut Damri Setia Milatia Moemin dengan Deputy Informasi dan Tata Kelola KPK M. Hadiyana.
Damri dan KPK sudah melakukan Kerja sama anti korupsi. MoU anti korupsi ini diteken oleh Dirut Damri Setia Milatia Moemin dengan Deputy Informasi dan Tata Kelola KPK M. Hadiyana.

RM.id  Rakyat Merdeka - Damri membangun budaya anti korupsi di seluruh wilayah kerja perusahaan. Untuk memperkuat budaya anti korupsi ini, perusahaan melibatkan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

"Kami berusaha untuk mencegah adanya korupsi di seluruh wilayah kerja kami. Kami mengapresiasi kesediaan KPK untuk bekerja bareng Damri," ujar Direktur Utama Damri, Setia Milatia Moemin saat ditemui Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Untuk mensinergikan peran masing-masing pihak maka keduanya akan menjalankan beberapa kegiatan.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) anti korupsi baik di Damri atau bersama-sama di KPK.

Baca juga : Gelandang Persija Evan Dimas Siap Berjuang Buat Timnas

"Kami juga akan melakukan tukar menukar data dan informasi (tekait dugaan korupsi) serta hal lainnya, khususnya yang dimiliki Damri dan seluruh jaringannya di Indonesia," tegasnya.

Pencegahan korupsi di tubuh perusahaan tidak berlangsung sebentar atau sementara. Damri akan tetap minta arahan dan pendampingan dari KPK untuk terus membangun dan memperkuat budaya anti korupsi.

Perusahaan pelat merah ini juga akan mengkampanyekan jargon anti korupsi di beberapa bus yang beroperasi.

"Kami ke depan harus melayani dengan baik, dan tentunya bebas dari korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya," papar Setia.

Baca juga : Gandeng UNICEF, Wings Group Bantu Akses Air dan Sanitasi Bersih

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko menilai Damri sebagai perusahaan yang memiliki wilayah operasi yang besar. Maka pendidikan anti korupsi, pelatihan menyangkut pencegahan korupsi perlu dilakukan.

"Celah korupsi selalu terbuka di berbagai perusahaan. Damri memiliki wilayah operasi hingga 34 provinsi, sehingga celah atau potensi korupsi akan terbuka," jelas pria yang biasa disapa Koko ini.

Dia berharap kasus korupsi yang pernah terjadi di BUMN transportasi tidak terulang lagi. KPK terbuka bagi seluruh BUMN untuk melakukan kerja sama untuk pencegahan korupsi.

"KPK sudah mempersangkakan beberapa BUMN. Maka BUMN harus punya inisiatif dan program pencegahan, seperti yang dilakukan Damri," tegasnya.

Baca juga : Gandeng Kimia Farma, Pertamina Siap Jamin Ketersediaan Bahan Baku Farmasi Tanah Air

Damri dan KPK sudah melakukan Kerja sama ini dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Damri dengan KPK.

Adapun MoU anti korupsi ini diteken oleh Dirut Damri Setia Milatia Moemin dengan Deputy Informasi dan Tata Kelola KPK M.Hadiyana. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.