Dana Pemulihan Ekonomi Tersalurkan 1.000 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus tancap gas mempercepat penyerapan alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini dilakukan agar ekonomi bergerak cepat dan bebas dari zona resesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, sampai dengan Juni, totalnya sudah Rp 1.000 triliun anggaran PEN disalurkan. 

Menurutnya, percepatan ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19 bagi ekonomi. Adapun, total anggaran program PEN yang sudah ditetapkan mencapai Rp 2.700 triliun. 

“Sampai Juni pemerintah sudah membelanjakan Rp 1.000 triliun sehingga pada kuartal III dan IV kita harapkan bisa belanja Rp 1.700 triliun. Di kuartal III Rp 700 triliun dan kuartal IV Rp 1.000 triliun,” katanya dalam acara Rakornas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar secara virtual, kemarin 

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menuturkan, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan agar semua kementerian dan lembaga dapat memacu belanja, khususnya anggaran PEN. 

Hal itu semua dilakukan semata-mata agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke jalur positif dan terhindar dari jurang resesi. 

Namun, Airlangga mengakui, pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan perekonomian sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi -5,32 persen. 

Baca juga : Erick Thohir: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit

Jika dilihat dari pengeluaran, kata Airlangga, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan ekspor impor mencatatkan pertumbuhan negatif. Tapi, masih ada sektor yang tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19. 

“Sektor yang tumbuh positif, antara lain informasi dan komunikasi itu tumbuh 10,88 persen, utilitas air, jasa kesehatan, real estate, dan pertanian. Pertanian didorong permintaan sawit. Begitu pula dengan jasa pendidikan dan keuangan,” tuturnya. 

Sementara sektor yang paling terdampak, menurut Airlangga, antara lain makanan dan minuman, akomodasi, dan transportasi. 

Menurutnya, penurunan sektor-sektor tersebut menjadi perhatian pemerintah dan harus segera didorong dengan kebijakan yang tepat. 

“Perlu dibahas. Perhotelan dan restoran spending-nya di dalam negeri sehingga ini hal yang perlu kita dorong,” jelasnya. 

Airlangga juga melihat rasa aman masyarakat menjadi kunci peningkatan perekonomian domestik. Saat masyarakat sudah merasa aman, mereka akan mulai melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. 

Apalagi, konsumsi masyarakat menjadi salah satu penopang perekonomian terbesar kita, sekitar 57 persen.

Baca juga : Angkasa Pura I Rampungkan Pembangunan Bandara Tiap Tahun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan penyerapan dana PEN sangat penting agar proses pemulihan ekonomi bisa berjalan sesuai ekspektasi. 

“Kuartal III-2020 menjadi kunci untuk terhindar dari resesi. Maka mengoptimalkan belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi,” katanya. 

Sri Mulyani menjelaskan, strategi percepatan belanja pemerintah dibagi dalam tiga pilar. Pilar satu adalah akselerasi eksekusi program PEN. 

Salah satu penekanan yang dilakukan pemerintah dalam pilar satu adalah mempercepat dan memperbaiki sasaran program existing yang telah memiliki alokasi Daftar Isian Pelaksana Anggaran alias DIPA. 

Pilar kedua, memperkuat konsumsi pemerintah yang salah satunya memperkuat belanja pegawai, belanja barang, dan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa Sementara pilar ketiga, memperkuat konsumsi masyarakat. 

Salah satunya dengan mengakselerasi belanja bantuan sosial. 

Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, penyerapan anggaran program PEN lambat. 

Baca juga : Airlangga: Pemerintah Terus Bekerja Keras

“Apalagi kalau kita lihat per poin, anggaran PEN ada gap antara satu pos bantuan dengan yang lain,” katanya. 

Yusuf menambahkan, perbedaan mencolok dapat dilihat dari serapan di bidang kesehatan yang baru Rp 7,1 trilun dari total alokasi dana mencapai Rp 87,55 triliun. Sementara, pada pos perlindungan sosial, serapannya telah mencapai Rp 86,45 triliun dari Rp 203,9 triliun. 

“Permasalahan dana PEN kesehatan yang berjalan lambat memang perlu menjadi perhatian. Karena setahu saya pemerintah sudah mengubah aturan pemberian insentif untuk tenaga medis di daerah pada pertengahan Juli lalu,” tuturnya. 

Yusuf menilai, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo seharusnya mampu mengevaluasi serapan PEN yang cenderung lambat tersebut. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.