Jokowi: Kebijakan Investasi Dievaluasi Secara Berkala

 Sebelumnya 
Dalam ratas ini, hadir sejumlah menteri dan pejabat negara. Antara lain, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan(OJK)Wimboh Santoso.

Seperti diketahui, relaksasi DNI merupakan salah satu bagian dari isi paket kebijakan ekonomi ke 16. Kebijakan ini mendapatkan protes dari banyak pelaku usaha karena dianggaprelaksasi sampai menyentuh bidang usaha yang bisa digarappelaku usaha lokal. Selain itu, juga merambah sektor UMKM.

Baca juga : Pemadaman Listrik Massal, 4 Rangkaian Kereta Dievaluasi

Pemerintah mengeluarkan paket ekonomi ke 16 bertujuan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang belakangan menunjukkan angka mengkhawatirkan. CAD pada kuartal II-2018 tercatat sebesar 8,8 miliar dolar AS atau sekitar 3,37 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan defisit kuartal sebelumnya sebesar 8,0 miliar dolar AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyambut baik rencana evaluasi investasi secara berkala. Langkah itu bisa meredam polemik. Melalui evaluasi, pelaku usaha bisa menyampaikan pandangannya.

Baca juga : Kadin & Apindo Satu Suara

“Kalau mau evaluasi ditanya investornya, apakah mereka nyaman atau enggak? Kalau ada laporan jangan dicuekin dong. Dari situ baru pemerintah nanti bisa bikin kebijakan yang tepat,” kata Hariyadi kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Hariyadi menilai, isi relaksasi DNI baru keliru. Pemerintah main asal buka pintu masuk bagi investor asing tanpa melakukan riset mana sektor yang substansial. “Katanya pemeritah nggak pengaruh dengan nasib UMKM. Tapi, ada sektor yang dibuka sampai 100 persen, apa benar UMKM nggak terkenapada sektor-sektor dilepas itu?” jelasnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.