Pengusaha Rela Tekor

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan mendukung apa pun keputusan diambil pemerintah terkait upaya menghalau rencana Uni Eropa melarang penggunaan minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mempercayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan rencana Eropa melarang penggunaan minyak sawit Indonesia. Pelaku usaha mendukung semua langkah pemerintah, termasuk rencana memboikot produk asal Benua Biru sebagai aksi balasan jika terpaksa dilakukan.

“Kami percaya itu (rencana boikot) upaya pemerintah memperjuangkan kepentingan pengusaha. Untuk membela perdagangan Indonesia dan ekonomi negara,” ungkap Joko kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Mendag Tidak Pro Pengusaha Dan Petani

Dia menyadari aksi saling boikot produk perdagangan akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja industri. Pelaku usaha bakal tekor karena pasar ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa sangat besar. Tetapi, dia yakin pemerintah akan mengambil langkah-langkah terbaik lain sebelum sampai memutuskan memboikot produk Eropa.

Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi menilai, pernyataan keras pemerintah hanya sekadar mengirim pesan kepada Uni Eropa agar tidak bersikap sewenang-wenang. “Itu hanya gertak saja,” ungkapnya.

Karena, lanjut Tofan, sebelum sampai melakukan boikot, masih banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menghadapi rencana Uni Eropa melarang penggunaan minyak sawit Indonesia. Misalnya, membawa masalah tersebut ke World Trade Organization (WTO).

Baca juga : JK: Ente Jual, Ane Beli

“Kalau pun kita ingin melakukan boikot. Saya kira kita harus berpikir dalam-dalam. Karena, yang ingin diputuskan Eropa tidak semua produk sawit, hanya minyak sawit,” jelasnya.

Wacana memboikot produk Uni Eropa sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dan, mendapatkan dukungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Rencana Eropa melarang penggunaan sawit Indonesia tertuang dalam Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Rancangan itu sudah diajukan ke Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019. Dalam draf tersebut, minyak sawit diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. 

Baca juga : Presiden Beri Bantuan Pembangunan Rumah Korban

Sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat (AS) dimasukan dalam kategori risiko rendah. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan.

JK tidak rela minyak sawit diperlakukan diskriminatif. Menurutnya, jika sampai kebijakan tersebut dijalankan, pemerintah juga akan mengambil tindakan mengurangi impor dari Eropa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.