Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pemerintah Mesti Antisipasi Pelebaran Defisit
Utang Tembus Rp 6.165 T, Awas Sudah Lampu Kuning
Sabtu, 17 April 2021 05:54 WIB
Sebelumnya
Ada pun utang luar negeri lembaga keuangan terkontraksi 4,9 persen, lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen.
Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total utang luar negeri swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Meski tumbuh lebih tinggi, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Baca juga : Pemerintah Izinkan Orang Asing Pasangan Kawin Campur Masuk Indonesia
Utang luar negeri yang tetap terkendali tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen.
“Relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen,” ucapnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kenaikan utang luar negeri pemerintah perlu diwaspadai. Pemerintah perlu mengantisipasi pelebaran defisit.
Baca juga : Pemerintah Terus Waspadai Penyebaran Mutasi Virus Corona
Menurutnya, salah satu indikator kesehatan utang adalah Debt to Service Ratio (DSR). Ada kekhawatiran DSR tier 2 yang mencapai 54,3 persen menjadi lampu kuning. Artinya, kemampuan membayar utang luar negeri berkurang karena tidak seimbang dengan penerimaan valas.
“Salah satu cara untuk menurunkan tingkat DSRadalah mengendalikan utang luar negeri atau memperbesar kinerja ekspor dan aktivitas untuk menarik valas lainnya,” katanya.
Sementara, ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, pemerintah mengambil langkah tepat untuk memilih utang sebagai penutup pelebaran defisit anggaran akibat dampak Covid-19.
Baca juga : DPD: Vaksin Gotong Royong Jangan Menjadi Lahan Bisnis
“Ini tepat dan sudah on track ya. Karena, semua negara juga mengalami hal ini. Sebagai respons kebijakan fiskal yang kredibel saat Covid-19 ini tentu memberikan banyak support dari sisi pendapatan,” ujarnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya