Dark/Light Mode

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Pembangunan Berkelanjutan, Kunci Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Selasa, 1 Juni 2021 22:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Instagram)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Instagram)

 Sebelumnya 
Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).

Baca juga : Kapolri Intruksikan Polda Kawal Pemulihan Ekonomi Nasional

Menko Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI), yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil, dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.

Baca juga : Mau Kembangkan Sayap Ke Trieste Dan Milan, Inilah Program Tim Ekonomi Perwakilan RI

Pada 15 April 2021, juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris).

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi. Serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG).

Baca juga : Partai Gelora: RUU Perpajakan Jangan Rusak Pemulihan Ekonomi

Yaitu: (1) WG Trade and Markets Development, (2) WG Smallholder Support, (3) WG Traceability and Transparency, dan (4) WG Research, Innovation and Technology.

Saat ini, ada 21 negara yang sudah meng-endorse draft Joint Statement tersebut. Antara lain Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.