Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, akan membangun sistem administrasi Pertanahan terpadu. Atau bahasa populernya Samsat pertanahan.
"Sehingga iklim berusaha supaya lebih lebih mudah. Sehingga untuk mengambil keputusan lebih mudah, buat pelaku bisnis. Juga masyarakat tentunya. tidak tahu harus bayar pajaknya kemana. Sekarang masih begitu. kita ingin integrasikan," ujar Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Dwi Budi Martono, (6/11).
Baca juga : Dianggap Langgar UU, Thailand Berencana Batasi Telegram
Dia pun membeberkan pentingnya Samsat Pertanahan untuk memudahkan masyarakat. Saat ini, untuk mengurus sertifikat tanah itu di BPN. Kemudian tanah yang sama di urus untuk pajak, di Bapenda. Tanah yang sama di urusi juga untuk tata ruang oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata). Tanah yang sama diurus PTSP, untuk perizinan
"Ini sekarang di Indonesia, (hampir semuanya) ini sendiri-sendiri. BPN sendiri yang lain juga sendiri, petanya maksudnya. Apa akibatnya tanah yang sama untuk urusan yang empat ini, sama-sama pemerintah. Datanya juga beda, jadi membuat kerumitan yang luar biasa. Atas dasar itulah kita akan mengintegrasikan," jelas Budi.
Baca juga : Kerajinan Kulit Sapi
Pihaknya akan integrasikan puluhan peta. Kemudian, peta tata ruang. Peta Jabodetabek punjur, tambah Budi. [ARM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
