Baru Dilantik, Bos IKN Bambang & Dhony Langsung Dapat PR Dari Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Baru dilantik pukul 3 sore tadi, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe langsung mendapat PR dari Presiden Jokowi.

"Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaan, dimohon agar segera diselesaikan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Pembahasan IKN, Rabu (10/3).

Untuk masalah pertanahan, Jokowi meminta serah terima terkait status tanah di kawasan IKN dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat segera dilakukan.

Begitu juga identifikasi dan verifikasi tanah, yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau masyarakat.

Baca juga : Kepala Otorita IKN Langsung Diajak Jokowi Kemping

"Pertama, kita harus memastikan, bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara  ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN. Kemudian yang kedua, penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN harus betul-betul distop," papar Jokowi.

"Saya minta Bapak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," tegasnya.

Ketiga, terkait rencana tata ruang di kawasan IKN, Jokowi minta pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di kawasan inti pemerintahan bisa dipercepat.

Keempat, hal-hal yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perintah atau turunan dari Undang-Undang IKN, harus segera diselesaikan.

Baca juga : Hari Ini, Jokowi Lantik Bambang Susantono & Dhony Rahajoe Sebagai Bos IKN

"Kita harapkan, bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai," ucap Jokowi.

Kelima, Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita ini, bisa segera diselesaikan. Baik kantor di sini maupun mungkin di Balikpapan.

Jokowi berharap, Otorita bisa merekrut orang daerah untuk posisi deputi. Sehingga, keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan. Perlu ada komunikasi intens ke berbagai elemen, mengapa ada pemindahan ini.

"Jadi, tolong yang disampaikan adalah urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, dan urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa," beber Jokowi.

Baca juga : Berkat Digitalisasi, Telkom Sukses Kembangkan UKM Di Lampung

"Sampaikan pula, Jakarta juga akan kita perbaiki. Bukan ditinggalkan. Jadi, jangan ada persepsi," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.