Dewan Pers

Dark/Light Mode

Waktu Mepet Dan Terbentur Aturan

10 Ribu Tambahan Kuota Haji Hangus

Kamis, 30 Juni 2022 07:55 WIB
Ilustrasi - Para jamaah haji tampak mengeliling Kabah. (Foto: AFP)
Ilustrasi - Para jamaah haji tampak mengeliling Kabah. (Foto: AFP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Arab Saudi memberi tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah kepada Indonesia. Sayang, kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan Kementerian Agama (Kemenag). Kenapa? Soalnya, waktu persiapannya mepet.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief mengungkapkan, pada 21 Juni lalu, pihaknya menerima surat resmi dari Arab Saudi. Isinya, pemberitahuan soal kuota tambahan haji 2022. Merespons surat itu, Kemenag melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak.

“Termasuk dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” ungkap Hilman di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.

Berita Terkait : Tilang Ganjil Genap Di 12 Ruas Tambahan Efektif Senin Depan

Sayang, kabar gembira itu tidak bisa ditindaklanjuti karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan. Apalagi, kuota tambahan itu hanya bagi haji reguler. Penyiapannya, tentu harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia memang sudah tidak cukup. Batas akhir proses pemvisaan jemaah haji regular adalah kemarin.

Sementara penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air pada 3 Juli 2022. Artinya, hingga kemarin, hanya tersedia 5 hari.

Berita Terkait : Penjual Hewan Kurban Wajib Kantongi Izin

Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan.

“Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi,” terang peraih gelar Ph.D di Universiteit Utrecth Belanda ini.

Hilman memaparkan, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji, sejak adanya ketetapan kuota.

Berita Terkait : Waspada Kuota Haji Kosong

Pertama, Kemenag harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.
 Selanjutnya