Berbagi Ilmu Sukses Kelola Daerah, IPDN Undang 3 Kepala Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus digembleng supaya menjadi manusia berkualitas. Sebagai calon pemimpin, praja harus bisa mengambil kebijakan menyelesaikan masalah di daerah.

Kali ini, praja IPDN mendapatkan ilmu dan wawasan di Stadium General, yang menghadirkan tiga Kepala Daerah yang dianggap mampu mengelola memajukan daerah.

Ketiganya yaitu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Bappeda Anton A. Lailossa, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar.

Acara yang digelar sebagai rangkaian peringatan Dies Natalis IPDN ke 67 ini diikuti 5.071 praja dari 8 kampus yaitu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua, melalui daring dan luring.

Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, kegiatan ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada praja, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Khususnya, dalam pencapaian target indikator makro ekonomi pembangunan daerah, yang dikorelasikan dengan pencapaian target pembangunan nasional.

Praja juga mendapat pengetahuan dan pemahaman langsung dari kepala daerah, dalam menyikapi permasalahan aktual di daerah terkhusus menjelang bulan Ramadhan.

Baca juga : Kepala Daerah Kena Setrap

“Praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kami menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan publik di daerah,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Hadi dalam acara bertema Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah khususnya dalam hal Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Penanganan Stunting serta masalah daerah lainnya.

Menurutnya, Kalimantan Barat, Maluku serta Bukittinggi merupakan contoh daerah, yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.

Sebagai contoh, saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01 persen dengan tingkat kemiskinan 6,73 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,86 persen.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8 persen, namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri.

Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang. Sutarmidji juga menyampaikan pesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data karena data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Tidak hanya itu, Sutarmidji juga berpesan kepada praja mengenai empat hal untuk mencapai kesuksesan.

Baca juga : Sukseskan Pemilu 2024, Kemendagri Minta Kepala Daerah Lakukan 3 Hal Ini

"Tanamkan dan jagalah kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat dan skill atau kompetensi," jelasnya.

Berbeda dengan Kalimantan Barat, Provinsi Maluku memiliki permasalahan dan strategi penyelesaian masalah yang cukup unik.

Meskipun secara geografis Maluku hanya memiliki kurang dari 5 persen wilayah darat, Pemerintah Provinsi Maluku mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi yaitu sebesar 5,73 persen.

“Dua strategi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengatasi berbagai masalah publik dengan sumber daya yang terbatas yaitu dengan melakukan sinergitas baik dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dan mengalokasikan dana di sektor basis dan non basis," kata Anton, yang mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail.

Maluku juga memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melakukan ekspor rempah, hasil perikanan dan memaksimalkan sektor pariwisata.

Selanjutnya, Bukittinggi pun memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Kami membuat kebijakan Tabungan Utsman, yaitu program pinjaman bagi para pelaku UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini terbukti mampu memberikan stimulus bagi pelaku UMKM, sehingga ekonomi tetap terjaga,” jelas Wali Kota Erman.

Baca juga : Magister Ilmu Komunikasi UMB Tingkatkan Literasi Politik & Media Pelajar

Erman dianggap pemimpin muda sukses dalam menghadapi permasalahan stunting, dengan turunnya angka stunting secara.

Sebelumnya, pada 2021 mencapai 19 persen menjadi 16,8 persen pada 2022. Kesempatan berdiskusi dengan tiga kepala daerah ini dimanfaatkan oleh praja.

Mereka antusias memberikan berbagai pertanyaan, terutama berkaitan dengan strategi pengambilan kebijakan dalam menghadapi stunting dan permasalahan ekonomi, seperti inflasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Usai stadium general, Rektor IPDN Hadi Prabowo meninjau dan menyapa 51 anak yang mengikuti khitanan massal. Kegiatan khitanan massal merupakan suatu bentuk pengabdian dan tanggungjawab sosial IPDN kepada masyarakat. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.