Ibu Kota Baru Ancang-Ancangnya Seperti Washington

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyak negara yang bisa dijadikan contoh sukses pemindahan ibukota negara. Lalu, negara mana yang akan jadi rujukan Presiden Jokowi menggolkan ide besar ini? “Ancang- ancangnya seperti Washington,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. HAL itu disampaikan Bambang kepada Tim Rakyat Merdeka secara eksklusif di kantornya, Jumat (30/8).

Selain Washington (Amerika Serikat), Bambang sebenarnya menyebut beberapa ibukota lain: Canberra (Australia), Brasilia (Brazil), dan Islamabad (Pakistan).

“Tapi, setelah keliling kota-kota itu, saya inginnya seperti Washington,” ungkap Bambang, dengan nada tegas.

Eks Menteri Keuangan ini tidak ingin ibukota baru di Kalimantan Timur nanti, hanya jadi kota kecil seperti di Canberra. Tapi, dia ingin ibukota baru juga jadi kota yang berkembang dan maju.

Washington sendiri dirancang ha ya sebagai pusat administratif pemerintah Amerika saja. Sedangkan pusat bisnisnya ada di New York. Alasan pemerintah AS memindahkan ibukota dari New York ke Washington memang untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis.

Baca juga : Kementan: Ibu Kota Baru Siap Mandiri Buah dan Sayur

Kini, Washington sudah berkembang menjadi pusat pemerintahan dengan ekonomi yang kuat. Gross Domestic Product (GDP) per kapita Washington pada 2017 tertinggi di AS, sebesar 190.737 dolar. Sedangkan New York hanya 78.67 dolar. “Saya bayangkan, setelah berkembang, ibukota baru nanti seperti Washington,” ujar Bambang.

Lalu, Bambang bicara hal teknis untuk mengawal pembangunan ibu kota baru. Salah satunya akan dibentuk Badan Otorita. Badan ini memiliki kewenangan mengelola dana investasi pembangunan ibu kota baru serta melakukan kerja sama dengan BUMN dan swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Badan ini juga ditugaskan mengelola aset investasi di kawasan ibukota baru dan menyewakan aset tersebut kepa da instansi pemerintah dan pihak ketiga. Badan ini juga mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan ibukota baru.

“Badan ini bertanggung jawab langsung ke presiden,” ungkapnya. “Dalam pembangunan ibukota baru, pemerintah tetap melibatkan pemerintah daerah,” tambahnya.

Agar pemindahan ibukota ini tidak berhenti di tengah jalan karena pergantian presiden pada 2024, pemerintah akan menyiapkan undang-undangnya bersama DPR. “Agar tidak mudah dianulir,” katanya.

Baca juga : Ibu Kota Baru, Kutai Kartanegara Jadi Pangkalan Militer

Bambang menargetkan, pada tahun depan sudah dilakukan ground breaking. Sehingga, pada awal 2024, sudah mulai pindah bertahap. “Malaysia saja pindah ibukota ke Putrajaya yang dibangun pertama istana dan masjid?” tuturnya, membandingkan dengan negara tetangga.

Bambang kembali menegaskan, pindahan dan pembangunan ibukota dilakukan bertahap. Tahap pertama, pemerintah membangun Istana Negara, kantor DPR/MPR/DPD, kantor Kementerian, dan apartemen dinas di lahan seluas 6.000 hektar di Penajam Paser Utara. “Eksekutif, legislatif duluan. Yudikatif bisa nyusul,” imbuhnya.

Pembangunan kantor-kantor pemerintah hanya di wilayah Penajam Paser Utara. Sementara di Kutai Kartanegara yang merupakan ruang terbuka hijau, akan difungsikan sebagai pangkalan militer. Khususnya, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan pangkalan Angkatan Darat, diposisikan dekat Istana Presiden, di Penajam Paser Utara.

Bagaimana dengan pembiayaan? Menurut Bambang, mayoritas swasta. Tetapi, skemanya tetap dikontrol pemerintah. Jadi, swasta hanya berpartisipasi sebagai investor. Bukan pengelola atau penguasa.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mendukung, langkah pemerintah menerapkan konsep Washington untuk ibukota baru. Kaltim jadi pusat pemerintahan, Jakarta jadi pusat bisnis.

Baca juga : Ibukota Baru, Kemenhub Siapkan Transportasi Massal Terintegrasi

“Ini seperti Washington dan New York di Amerika,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. Yayat yang mengaku pernah mengunjungi kedua kota itu menjelaskan perbedaannya. Menurutnya, tidak ada aktivitas perekonomian yang besar di Washington. Sebaliknya, New York berkembang menjadi kota terbesar di AS dan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

“Bisnis dan keuangan global banyak dipengaruhi oleh New York Stock Exchange atau Wallstreet, bukan oleh sektor keuangan di Washington,” papar nya. Yayat menilai, pemisahaan ibukota dan pusat bisnis oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan Kaltim saja karena tumbuhnya ekonomi baru. Tetapi juga Jakarta.

Dengan menjadi kota bisnis, Jakarta diramal menjadi daerah megapolitan nomor satu di dunia yang bisa mengalahkan Tokyo. Syaratnya, pemerintah bisa mempercepat pembangunan transportasinya. [DIT/DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.