Sri Mulyani Sukses Patahkan Keraguan Ekonom

RM.id  Rakyat Merdeka - Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani layak diapresiasi. Target penerimaan negara 2018 yang sempat diragukan bisa tercapai, ternyata justru melebihi target. Sampai 31 Desember 2018, penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan mencapai 100,1 persen.

Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2018, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 1.894,72 triliun. Angka pasti penerimaan tahun 2018 rencananya diumumkan secara resmi pada hari ini, Rabu (2/1).

“Penerimaan negara baik pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, tumbuh tinggi dan sehat. Terima kasih pada seluruh jajaran yang mengelola penerimaan,” ungkap menteri yang akrab disapa Ani, di laman Facebook-nya, Selasa (1/1). 

Baca juga : Ekonom Sarankan Jokowi Merombak Tim Ekonomi

Tercapainya target tersebut, menurut Ani, tidak lepas dari penegakan hukum dan penindakan yang dilakukan jajarannya. Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menyampaikan, untuk defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2018 tercatat sebesar 1,72 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka UU APBN 2018 sebesar 2,19 persen.

“Ini merupakan defisit terkecil sejak 2012,” paparnya. Selain itu, Ani memaparkan  keseimbangan primer tahun ini sebesar Rp 4,1 triliun, atau terjadi surplus keseimbangan primer sejak 2011. Tercapainya target penerimaan negara tahun 2018 merupakan pertama kalinya dalam empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Target penerimaan pada tahun  2015 - 2017 tidak pernah tercapai. Berangkat dari kegagalan tersebut, banyak ekonom meragukan target penerimaan 2018 bisa tercapai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi menambahkan, dari sektor bea dan cukai, pihaknya berhasil melampaui target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp 194,1 triliun. “Sejak beberapa hari lalu, capaian kami memang sudah melewati target. Pokoknya semuanya over, termasuk bea cukai dan bea keluar,” tegasnya.

Baca juga : Awali 2019, Inspektur Dirjen Hubud Rampcheck 103 Pesawat

APBN Lebih Kredibel

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, target penerimaan negara tercapai karena perencanaan pendapatan negara untuk tahun 2018, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Target kenaikan penerimaan dirancang lebih moderat dan realistis. Penerimaan pajak hanya dinaikkan 10,94 persen dari target APBN-P 2017. Kemudian, pemerintah juga tidak mengubah target penerimaan pajak di tengah tahun. Hal ini membuat pengelolaan APBN menjadi lebih kredibel,” kata Yustinus kepada Rakyat Merdeka, Selasa (1/1).

Yustinus tidak menepis banyak kalangan meragukan target penerimaan tahun 2018 bisa tercapai. Namun baginya, proyeksi tersebut lumrah karena mereka mengukur dari track record pendapatan negara pada rentang 2015-2017 yang cukup rendah. Dia menilai, kinerja Kementerian Keuangan layak mendapatkan apresiasi. Tercapainya target mencerminkan bahwa sepanjang tahun 2018, pemerintah melakukan banyak upaya yang bisa mematahkan keraguan banyak orang. “Penerimaan ini mengejutkan dan layak diapresiasi,” imbuhnya.

Baca juga : Besok Pagi, Mantan Danjen Kopassus Doni Monardo Dilantik Jadi Kepala BNPB

Yustinus mencatat beberapa perbaikan yang dilakukan Kemenkeu sepanjang tahun 2018. Semisal perbaikan dari sisi administrasi, prosedur, dan proses bisnis telah cukup baik dilakukan. Perbaikan ini menghasilkan simplifikasi dan integrasi dokumen layanan di Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC). Selain itu, juga ada percepatan restitusi, kemudahan pendaftaran Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Terakhir, Surat Edaran Menteri Keuangan No 15/2018 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, yang menjadi tonggak berlakunya audit berbasis risiko.

“Di luar itu semua, sinergi antar DJP dan DJBC berjalan dengan baik, dan menghasilkan tambahan penerimaan yang cukup signifikan. Sinergi dan kerja sama itu perlu diperdalam dan diperluas, terutama upaya membangun sistem administrasi yang lebih terintegrasi,” paparnya. Yustinus berharap, capaian positif penerimaan pajak bisa memberikan sentimen positif untuk perekonomian. Menurutnya, capaian itu bisa membuat pelaku pasar percaya terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Ini juga kesempatan membangun trust. Maka tidak boleh disia-siakan. Pajak selama ini dianggap memberatkan karena banyak menyasar kelompok tertentu saja. Reformasi harus terus dilanjutkan dengan hasil nyata dan signifikan,” harapnya. Yustinus menambahkan, momentum pemilu 2019 harus menghasilkan komitmen baru di dunia perpajakan dengan harapan agenda-agenda reformasi bisa dituntaskan dengan cepat. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.