Urus Rempang, Bahlil Mulai Action

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah diutus Presiden Jokowi untuk selesaikan kasus Rempang, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia langsung action. Kemarin, dia terjun langsung ke Pulau Batam untuk menyelesaikan polemik investasi yang membuat bentrok antara warga sipil dengan aparat TNI-Polri. Semoga kasus ini bisa tuntas.

Sebelumnya, Jokowi memang menunjuk Bahlil untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Sebab, Jokowi heran masa persoalan semacam ini harus Kepala Negara yang turun tangan.

Mendapat titah Presiden, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini langsung bergerak. Dia langsung terjun ke lokasi yang saat ini menjadi sorotan akibat bentrok antara warga dengan aparat TNI-Polri. "Iya (sudah di Rempang)," jawab Bahlil saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Bahlil menduga konflik panas yang terjadi Rempang muncul akibat sosialisasi yang belum berjalan dengan baik.

Bahlil menceritakan awal mula konflik di  Rempang terjadi. Dia menilai konflik yang muncul seperti di Pulau Rempang tak hanya sekali terjadi di Indonesia. Bahkan, kata Bahlil, konflik selalu muncul saat Indonesia memiliki proyek besar yang akan digarap. “Setiap kita mau bangun apa saja, ada aja (muncul masalah),” ujarnya.

Baca juga : Harga Beras Mulai Loncat

Ia juga menyoroti orang asing yang menunjukkan sikap tak suka melihat Indonesia bergerak lebih maju. “Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ?” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023 untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group. Penandatanganan tersebut terjadi karena dia melihat ada potensi yang signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor dan supplier yang bisa diklaim anak-anak bangsa.

Bahlil juga mengaku sempat bertemu dengan warga dan pejabat setempat untuk berbicara tentang proyek hilirisasi tersebut. “Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu Keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya,” papar Bahlil.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M Sarmuji mendukung langkah Bahlik untuk terjun langsung ke Rempang. Menurutnya, pemerintah dan warga setempat perlu melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang untuk menemukan solusinya.

"Sudah kami sampaikan kepada kepada menteri Investari/BKMP Pak Bahlil Lahadalia, beliau mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada seperti 16 kampung yang sudah ada jauh sebelumnya. Bahwa beliau juga mengakui hal tersebut jauh-jauh hari sebelum rencana investasi itu masuk," beber anggota DPR Dapil VI Jatim tersebut.

Baca juga : Tata Janeeta, Bantah Rebut Suami Angelina

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Timur tersebut, pemerintah juga harus memetakan dan mengurai permasalahan yang akan timbul ketika investasi akan masuk ke suatu wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penolakan oleh warga setempat.

"Pemerintah harus urai satu persatu. Kalau langkah-lakngkah ini sudah diantisipasi sebelumnya bisa dipastikan investasi akan bisa masuk dengan cara yang smooth (halus)," ungkap sarmuji.

Diketahui, Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Perusahaan itu telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar dolar Amerika di kawasan tersebut dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.

Namun, proses pembebasan lahannya bermasalah. Hal itu ditandai dengan bentrokan yang terjadi pada Kamis 7 September 2023, ketika juru ukur hendak memasuki lokasi lahan Pembangunan.

Saat itu, banyak warga yang memblokade akses masuk mereka. Salah satunya di Jembatan 4 Barelang. Warga mengaku tidak terima diusir dari tempat kelahirannya yang diklaim sebagai tanah adat Melayu.

Baca juga : Ini 5 Besar Pengamat Politik Yang Paling Disukai Netizen

Karena aksesnya terhalang, juru ukur yang dikawal Polri, Satpol PP, dan TNI meminta warga membubarkan diri. Namun, imbauan itu tidak diindahkan. Hingga akhirnya terjadinya bentrokan yang membuat banyak korban luka-luka dari kedua belah pihak, baik warga maupun personel yang bertugas.

Saat ini, kondisi Rempang sudah mulai kondusif. Meskipun penolakan masih terjadi, tapi warga sudah bisa diajak diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dengan dijembatani Komnas HAM, warga Rempang diajak berkumpul. Menceritakan permasalahan yang terjadi hingga terjadinya bentrok.

Pada pertemuan ini, beberapa warga membagikan cerita, kesaksian dan harapan terkait kondisi di Rempang. Warga menyampaikan bahwa sosialisasi untuk relokasi tidak ada. Tiba-tiba aparat gabungan masuk Rempang pada Kamis (7/9). "Jika ada pemberitahuan, maka sekolah pasti diliburkan," ucap salah seorang warga seperti dilihat dari video yang dikirim Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Lebih lanjut, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan warga kepada Komnas HAM. Menolak relokasi. Tarik aparat dari Pulau Rempang. Tolak pendaftaran relokasi. Keluarkan masyarakat Pulau Rempang dari tahanan.

"Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk segera mendesak Pemerintah memenuhi tuntutan warga," pinta dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.