Dark/Light Mode

Kudu Dikelola Profesional Dan Akuntabel

Awas, Investasi Dana Haji Jangan Seperti Jiwasraya

Rabu, 13 Desember 2023 07:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan dalam Rapat Kerja Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa)
Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan dalam Rapat Kerja Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tak ingin dana haji bernasib sama seperti Jiwasraya. Presiden Jokowi mewanti-wanti Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) profesional, akuntabel, hati-hati, serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.

“Ingat Jiwasraya? Jangan sampai berkasus seperti itu,” te­gas Jokowi saat membuka Rapat Kerja dan Milad ke-6 BPKH di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena ini uang rakyat, uangnya umat,” tegas Jokowi.

Baca juga : Kemendes Dan IFAD Dorong Berbagai Inovasi Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Desa

Eks Wali Kota Solo itu mengungkapkan, dana kelolaan BPKH saat ini mencapai Rp 165 triliun. Dia pun meminta dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman.

Saat ini, kata Jokowi, sebanyak 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Su­rat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.

“SBSN tempat aman, berada di Bank Indonesia. Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hi­lang uangnya,” bebernya.

Baca juga : Catat Ya, Heru Cs Janji Jinakin Harga Pangan!

Jokowi mengatakan, Pemerintah dan DPR telah menetap­kan biaya ibadah haji tahun ini sebesar Rp 93,4 juta. Sebanyak 40 persen dari biaya tersebut dipenuhi dari hasil investasi dana kelolaan BPKH.

Jokowi juga mendorong agar pengelolaan keuangan haji lebih inovatif, disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik.

Selain itu, agar dana kelolaan BPKH diharapkan tak sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat. Namun, bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang.

Baca juga : Ini Doa Untuk Palestina Dan Masjid Al Aqsa Dalam Bahasa Arab dan Artinya

“Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik, karena potensi kita disana masih sangat besar, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.