Kepala BKKBN Kick off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Palopo

RM.id  Rakyat Merdeka - Suasana guyub rukun yang luar biasa mewarnai kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa (11/6/2024). Antusiasme para Penyuluh KB beserta jajaran pemerintah daerah menyambut secara langsung di Bandar Udara Lagaligo Bua.

Beriringan bertolak menuju lokasi 'Kick off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting' di Posyandu Nuri, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, dokter Hasto hadir didampingi Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN, dr. Fajar Fidawati, MKM, serta jajaran BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan.

Kunjungan ke Palopo merupakan yang pertama bagi dokter Hasto. "Kota ini unik, tidak luas, penduduknya 190.000, dari ujung ke ujung setengah jam sudah tercapai. Namun, yang saya agak merinding ternyata jumlah perguruan tingginya lebih dari 15. Ini luar biasa," ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasi tinggi pada Kota Palopo yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 1,9 persen (menurut data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat/EPPGBM). Angka tersebut mengalahkan kota-kota besar di pulau Jawa.

"September 2023 kasus stuntingnya 228, setelah itu digerakkan dengan Bapak Asuh anak Stunting (BAAS). Ini luar biasa karena baru di Palopo ini semua anak stunting dibagi habis. TNI, Polri, PNS, gotong royong. Itu kekuatan yang besar," kata dokter Hasto.

Baca juga : Daerah Serius Perangi Stunting

Kota yang memiliki slogan 'Kota Idaman' tersebut, dalam waktu singkat dapat menurunkan angka stunting yang saat ini tinggal 78 kasus.

Pada kesempatan tersebut, dokter Hasto mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wali Kota, Ketua TP PKK, Sekda, jajaran Forkompinda, para kader, posyandu, para Tim Penggerak Keluarga, bidan, Penyuluh KB, PKK, Babinsa, Babinkamtibmas.

"Semua ikut bergerak untuk membagi makanan untuk masyarakat risiko stunting," ucapnya.

Dokter Hasto menyebut tidak sulit untuk mencegah lahirnya stunting baru di Palopo. Dari jumlah 190.000 penduduk, menurut Pendataan Keluarga BKKBN, setiap tahun rata-rata ada sekitar 3.520 orang hamil.

"Setiap bulan kira-kira ada 250 lebih orang hamil, per harinya tidak sampai 10 kehamilan baru. Dari situ Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersiap mengukur panjang badan bayi baru lahir. Kurang dari 48 cm berarti risiko stunting (harus diintervensi)," papar dokter Hasto.

Baca juga : Warung NKRI Digital Cara BNPT Kolaborasikan Pencegahan Radikalisme di Era Digitalisasi

Ia juga menekankan pentingnya pre konsepsi terhadap para calon pengantin. "Periksa lingkar lengan, HB itu sangat murah sekali, 100 ribu semua sudah diperiksa," kata dokter Hasto.

Bahkan, Palopo menggratiskan semua pemeriksaan pra nikah di puskesmas. "Untuk laki-laki, persiapannya 75 hari sebelum menikah, mengurangi rokok, mengurangi alkohol, karena keduanya bersifat toxic (bagi kualitas sperma). Harapan kami untuk mencegah stunting baru, itu yang harus dilakukan," jelas dokter Hasto.

Berantas Stunting di Palopo

Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani menyebutkan, jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Palopo sebanyak 6.178 keluarga, dan sudah dilakukan intervensi maupun pendampingan oleh TPK terhadap 4.348 keluarga.

"Di kota kami bahkan sudah ada 12 kelurahan yang zero stunting. Ini berkat kolaborasi, baik itu unsur Forkompinda, unsur pemda, perguruan tinggi, instansi swasta. Karena ini menyangkut masa depan bangsa kita," kata Asrul.

Sekda Palopo Firmanza DP melaporkan bahwa intervensi serentak penurunan stunting di Palopo menyasar sejumlah 12.537 balita, yang dijadwalkan berlangsung pada 1-25 Juni 2024 di 154 posyandu. Diketahui, sampai tanggal 8 Juni 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan di 41 posyandu, menyasar 2.804 anak (22,3 persen).

Baca juga : Top! Dua Bandara AP1 Terima Sertifikat Pencegahan Terorisme dari BNPT

"Telah dilaksanakan pendataan ibu hamil, calon pengantin, dan balita. Selain itu juga dilakukan pendampingan dan layanan kesehatan terhadap ibu hamil, catin, dan balita di posyandu," ujar Firmanza.

Terkait pengukuran, juga dilakukan pendataan dan standarisasi ulang alat antropometri yang ada di Posyandu. Hasil penimbangan ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi EPPGBM pada hari pelaksanaan kegiatan.

Tidak lupa pula dilakukan monitoring rutin selama pelaksanaannya. Hal ini didukung penuh oleh alokasi anggaran sebesar Rp 33 milyar pada 2024 yang tersebar di 12 perangkat daerah.

"Pemerintah Kota Palopo berkomitmen penuh dalam mencegah dan menanggulangi stunting dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia berkualitas, guna mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030. Semoga kemitraan ini dapat diperkuat untuk menuju Palopo bebas stunting," pungkas Firmanza.

Dalam rangkaian acara yang sama, dilakukan penyerahan secara simbolis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan dasar lokal kepada ibu hamil, bayi, dan balita. Rombongan juga meninjau langsung kegiatan pelayanan KB implan dan gelar produk Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.