Soal Sertifikasi Pernikahan, Menko PMK Banjir Dukungan

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan mengadakan bimbingan/sertifikasi pada calon pengantin sebagai syarat menikah, terus mendapat dukungan. Salah satunya datang dari Alissa Wahid, anak sulung presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

Alissa Wahid yang saat ini menjadi pemimpin tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kementerian Agama telah menemui Menko PMK Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (19/11).

Dalam pertemuan tersebut, Alissa yang datang dengan ditemani beberapa anggotanya mengaku sangat mendukung wacana Muhadjir soal pemberian bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

"Kami sangat mengapresiasi wacana Pak Menteri PMK untuk menyempurnakan dan memperkuat program bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Karena jujur saja, kebijakan seperti ini sebenarnya sudah lama kami tunggu," kata Alissa.

Baca juga : Larang Polisi Pamer Harta, Kapolri Banjir Jempol

Dia menjelaskan, sejak 2016 Kementerian Agama sejatinya sudah ingin merevitalisasi kursus calon pengantin. Namun, wacana tersebut masih terganjal soal mampu tidaknya kursus calon pengantin menjawab tantangan zaman.

Apalagi di saat itu, isu stunting belum menjadi isu utama, dan KUA terus menyelenggarakan pernikahan tanpa memberi pembekalan kepada calon pengantin. “Ini tentu kita prihatin sekali ya. Apalagi di saat yang sama terjadi 1100 perceraian setiap hari,” paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono yang mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, Kemenko PMK telah dan akan mengumpulkan beberapa pihak untuk menyempurnakan gagasan apa yang telah dilakukan Kementerian Agama (Pembekalan Calon Pengantin-red) beberapa tahun terakhir.

“Jadi, tadi Pak Menko telah mendengarkan gagasan dari tim dan akan ditindaklanjuti dengan mengundang seluruh stakeholder terkait,” ujarnya. 

Baca juga : Transportasi Publik, Jakarta Belajar ke Swedia

Menurutnya akan banyak Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait yang terlibat dalam pembekalan bagi calon pengantin, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Kita akan sempurnakan modul bimbingan perkawinan. Disederhanakan agar mudah dipahami,” jelasnya.

Agus menambahkan, kelak informasi yang disampaikan dalam modul juga disesuaikan dengan bahasa masing-masing daerah di Indonesia. Hal tersebut merujuk masih adanya masyarakat yang belum menguasai bahasa Indonesia dan masyarakat masih mau mendengarkan tokoh adat setempat. 

"Sejak awal kita memang ingin membangun ketahanan keluarga. Karena kalau ketahanan keluarga terbagun, maka ketahanan nasional akan terbangun,” ujarnya.

Baca juga : Soal Diskriminasi Sawit, RI Minta Itikad Baik Uni Eropa

Terkait deadline pelaksanaan pembekalan calon pengantin, Agus menegaskan, bahwa program pembangunan manusia harus terus-terusan dilakukan.

Agus menegaskan, dalam peningkatan kualitas bimbingan kepada para calon pengantin pihaknya akan menggandeng seluruh komponen masyarakat. Seperti Muslimat NU dan PP Aisyiyah dan lain yang biasa memberikan bimbingan bagi calon pengantin untuk bersinergi.

“Kami sangat terbuka. Silahkan saja, yang penting kontennya baik dan mudah dipahami,” pungkasnya.

Selain Agus, turut hadir dalam audiensi kali ini Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ghafur Dharmaputra, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Agus Suprapto serta Rita Pranawati dan Titik Haryati dari KPAI.  [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.