Dark/Light Mode

Perbaiki Hutan Ibu Kota Baru

Presiden Minta Siti Siapkan 100 Hektar Lahan dan 17 Juta Bibit

Kamis, 16 Januari 2020 07:04 WIB
Presiden Jokowi bersama Menteri LHK Siti Nurabaya meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi bersama Menteri LHK Siti Nurabaya meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk menyiapkan 100 hektare Lahan dan 17 juta bibit tanaman untuk memperbaiki kondisi hutan yang rusak di kawasan ibu kota baru. 

Terutama di kawasan Penajam Paser Utara- Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Diketahui, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya diprediksi rawan bencana ekologis akibat tambang batubara dan kerusakan hutan. 

Kehadiran ibu kota baru di lokasi tersebut, disinyalir akan semakin meningkatkan kerentanan ekosistem yang saat ini sudah rusak. 

Jokowi memastikan, langkah pemerintah membuat ibu kota baru takkan merusak lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsep gagasan ibu kota baru, yakni negara rimba nusa. 

Baca juga : Bantu Pergantian Mesin IKM Korban Banjir, Kemenperin Siapkan 4 M

“Kami harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa disiapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman. Kami memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi yang kita perbaiki,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. 

Selain ramah lingkungan, Jokowi juga berharap ibu kota baru didesain ramah pejalan kaki dan memiliki banyak transportasi massal. 
Dengan begitu lingkungan di kawasan inti ibu kota juga bisa terjaga dari polusi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, Jokowi berharap bisa didominasi oleh kendaraan listrik tanpa awak yang ramah lingkungan. 

“Kita harus siap betul infrastrukturnya juga diarahkan ke arah penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle,” ujarnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemindahan ibu kota, tak hanya berarti sebatas memindahkan gedung pemerintahan saja. Namun ada perubahan pola kerja, kultur kerja. 

Baca juga : Pertamina Tingkatkan Layanan dan Berbagi Untuk Sesama

Pemerintah akan menerapakn sistem yang akan mendukung ini, termasuk di antaranya lewat transportasi yang lebih maju. “Jadi orang ikut sistem yang kita kerjakan. Orang berpikir memindahkan lokasi, gedung, bukan itu. Kita ingin ada pemindahan kultur kerja,” ungkap Jokowi. 

Dalam kesempatan itu, Jokowi menaksir anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru tidak akan lebih dari Rp 100 triliun. 

Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan swasta dalam membangun ibu kota baru. “Saya berharap ini betulbetul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa. Tetapi saya melihat, kalau saya melihat, pemerintah nggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun,” ujarnya. 

Jokowi menyebut, anggaran negara sekitar 100 triliun itu akan digunakan untuk mem bangun infrastruktur dasar. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun Istana Presiden dan gedung-gedung pemerintahan. 

Baca juga : Menhub Pastikan Keamanan Pelayanan Kereta Api

“Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP Public Private Partnership Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau dikerjakan oleh investasi,” imbuhnya. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.